Cover Image

KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT

Main Author: BULANGO, ROSDIANA
Format: Article application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Sam Ratulangi University
Online Access: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/2419
ctrlnum article-2419
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT</title><creator>BULANGO, ROSDIANA</creator><description lang="en-US">Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan warga masyarakat daerah, tuntutan bagiorientasi perilaku kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan aspirasi rakyat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli (PAD) daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapapatan Belanja Negara (APBN), yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU) ,dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah. Kata Kunci :Undang-Undang,Pemerintah,Daerah.</description><publisher lang="en-US">Sam Ratulangi University</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2013-08-13</date><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/2419</identifier><source lang="en-US">JURNAL EKSEKUTIF; Vol 1, No 1 (2013)</source><language>eng</language><recordID>article-2419</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author BULANGO, ROSDIANA
title KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT
publisher Sam Ratulangi University
url http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/2419
contents Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan warga masyarakat daerah, tuntutan bagiorientasi perilaku kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan aspirasi rakyat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli (PAD) daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapapatan Belanja Negara (APBN), yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU) ,dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah. Kata Kunci :Undang-Undang,Pemerintah,Daerah
id IOS1364.article-2419
institution Universitas Sam Ratulangi
institution_id 22
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Sam Ratulangi
library_id 591
collection JURNAL EKSEKUTIF
repository_id 1364
city KOTA MANADO
province SULAWESI UTARA
repoId IOS1364
first_indexed 2016-09-22T18:45:38Z
last_indexed 2016-09-22T18:45:38Z
recordtype dc
_version_ 1546198656611254272
score 17.60504

Lihat Juga