Lihat Juga

• PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR
  oleh: ANGGI ALWIK JULI SIREGAR, NIM. 13340054
  Terbitan: (2017)
• LEGAL STANDING PEMANTAU PEMILU SEBAGAI PEMOHON SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL
  oleh: Aqif, Arwi, et al.
  Terbitan: (2017)
• ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERSIFAT PENUNJANG YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  oleh: SYAFI`I , ABDULLAH
  Terbitan: (2008)
• POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: Anggitta, Ribka, et al.
  Terbitan: (2019)
• LEGAL STANDING KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
  oleh: Eviani Yuliantari, I Gusti Ayu; Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
  Terbitan: (2015)