Lihat Juga

• Poligami oleh pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Tahun 45 Tahun 1990 : Studi kasus putusan Nomor 251/Pdt.G/2003/PA.SRG
  oleh: Andi Danty Patabai W., author, et al.
  Terbitan: (2007)
• Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri pertama : studi kasus di pengadilan agama Jakarta Timur
  oleh: Sukirno, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Problematika Nikatul Fasid dan Hubungannya dengan Pembatalan Perkawinan oleh Isteri Pertama terhadap Poligami yang Tidak Sah menurut Hukum (Studi Kasus Putusan MARI No. 411K/AG/1998)
  Terbitan: (2007)
• Tinjauan yuridis kedudukan hukum isteri pertama dalam hal suami berpoligami menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  oleh: Puspa Dewi Anggraini, author, et al.
  Terbitan: (2005)
• Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk
  oleh: Nova Helida, author, et al.
  Terbitan: (2011)