Cover Image

Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan (studi kasus pengaduan para pembeli perumahan BII Resendence ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta)

Format: Bachelors
Terbitan: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2008
Subjects:
Consumer protection > Law and legislation
Housing development
Online Access: http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325869-S25103-Rohini Priyalatha.pdf
ctrlnum 20325869
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan (studi kasus pengaduan para pembeli perumahan BII Resendence ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta)</title><creator/><type>Thesis:Bachelors</type><place/><publisher>Fakultas Hukum Universitas Indonesia</publisher><date>2008</date><description>[Skripsi ini membahas tentang pengaduan para konsumen atau para pembeli perumahan Bank Internasional Indonesia (BII) Residence terhadap pelaku usaha atau developer ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian penelusuran kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, telah terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha atau developer terhadap para pembeli. Kedua, sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UUPK belum dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha. Ketiga, para pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan baru ke pengadilan negeri jika akta perdamaian tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha., The focus of this study is the complaint from consumers or buyers of BII Residence to the Body of Consumer Dispute Settlement (BPSK) in Jakarta against developer. This problem is examinated with normative yuridis and uses book to explore, until produces 3 (three) conclusions. First, there is a disobey of rights and dues, which is done by developer to consumers. Second, administrative and criminal punishment is not yet treated to developer. Third, consumers can propose complaint of unwillingness promise or a new complaint to state court if peaceful agreement is not done by developer.]</description><subject>Consumer protection --Law and legislation</subject><subject>Housing development.</subject><identifier>20325869</identifier><source>http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325869-S25103-Rohini Priyalatha.pdf</source><recordID>20325869</recordID></dc>
format Thesis:Bachelors
Thesis
title Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan (studi kasus pengaduan para pembeli perumahan BII Resendence ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta)
publisher Fakultas Hukum Universitas Indonesia
publishDate 2008
topic Consumer protection --Law and legislation
Housing development
url http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325869-S25103-Rohini Priyalatha.pdf
contents [Skripsi ini membahas tentang pengaduan para konsumen atau para pembeli perumahan Bank Internasional Indonesia (BII) Residence terhadap pelaku usaha atau developer ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian penelusuran kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, telah terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha atau developer terhadap para pembeli. Kedua, sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UUPK belum dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha. Ketiga, para pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan baru ke pengadilan negeri jika akta perdamaian tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha., The focus of this study is the complaint from consumers or buyers of BII Residence to the Body of Consumer Dispute Settlement (BPSK) in Jakarta against developer. This problem is examinated with normative yuridis and uses book to explore, until produces 3 (three) conclusions. First, there is a disobey of rights and dues, which is done by developer to consumers. Second, administrative and criminal punishment is not yet treated to developer. Third, consumers can propose complaint of unwillingness promise or a new complaint to state court if peaceful agreement is not done by developer.]
id IOS18064.20325869
institution Universitas Indonesia
institution_id 51
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Indonesia
library_id 492
collection Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia
repository_id 18064
city KOTA DEPOK
province JAWA BARAT
repoId IOS18064
first_indexed 2022-12-13T08:49:37Z
last_indexed 2022-12-13T08:49:37Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1752181611945787392
score 17.20348

Lihat Juga