PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI

Main Author: Lestari, Rinna Dwi
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang , 2019
Subjects:
Online Access: http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1324
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1324/1051
ctrlnum article-1324
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI</title><creator>Lestari, Rinna Dwi</creator><subject lang="en-US"/><subject lang="en-US">aborsi; korban dan perkosaan; perlindungan hukum.</subject><subject lang="en-US"/><description lang="en-US">Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a)&#xA0; Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.</description><publisher lang="en-US">Universitas 17 Agustus 1945 Semarang</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2019-11-28</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1324</identifier><source lang="en-US">MAGISTRA Law Review; Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review</source><source lang="id-ID">MAGISTRA Law Review; Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review</source><source>2715-2502</source><language>eng</language><relation>http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1324/1051</relation><coverage lang="en-US"/><coverage lang="en-US"/><coverage lang="en-US"/><rights lang="en-US">Copyright (c) 2019 MAGISTRA Law Review</rights><recordID>article-1324</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Lestari, Rinna Dwi
title PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI
publisher Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
publishDate 2019
topic aborsi
korban dan perkosaan
perlindungan hukum
url http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1324
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1324/1051
contents Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.
id IOS12894.article-1324
institution Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
institution_id 223
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
library_id 464
collection MAGISTRA Law Review
repository_id 12894
city SEMARANG
province JAWA TENGAH
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS12894
first_indexed 2019-12-16T02:25:47Z
last_indexed 2019-12-16T02:25:47Z
recordtype dc
_version_ 1686639814219137024
score 17.606274