Lihat Juga

• Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Keberlakuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan penulis untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan 155 KUHP terhadap menyampaikan pendapat di muka umum, secara tegas bahwa menyatakan pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan menyatakan pasal 154 dan 155 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini: Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan pasal 155 KUHP terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam perspektif fiqh siyasah, Apa akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 terhadap asas berekspresi bagi warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yakni peneliti bertolak dari data, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai alat analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif. Hasil penelitian ini adalah Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan 155 KUHP terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan ketetapan hukum yang tidak memelihara ketertiban umum dan kemaslahatan manusia. Manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran-ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan pemerintah Islam yang memiliki kebijakan-kebijakan, kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spiritual dan material manusia. Sudah seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan Islam memberikan sebuah hukum yang sempurna untuk membimbing umat manusia. Telah terjadi kekosongan hukum pidana, khususnya mengenai pasal yang akan dikenakan terhadap warga negara yang melakukan kegiatan penyebaran, pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 yang mencabut pasal 154 dan 155 KUHP. Disisi lain, perangkat hukum yang sudah ada, tidak mengatur secara jelas sanksi yang akan diberikan terhadap warga negara yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah
  oleh: Mauli, Mauli
  Terbitan: (2018)
• Pelaksanaan Jual Beli Buah Dan Sayur Di Pasar Raya Padang Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia
  oleh: Lailatur, Rahmi
  Terbitan: (2018)
• ABSTRAK Judul penelitian ini adalah “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Di Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian ini di latar belakangi oleh fenomena-fenomena yang banyak terjadi saat ini yaitu perceraian yang disebabkan oleh suami atau istri masuk istri. Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat istri terhadap suami akibat masuk penjara? Dan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap cerai gugat istri akibat suami masuk penjara? Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman dan pengetahuan tentang cerai gugat istri akibat suami di penjara menurut hukum islam dan hukum positif. Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis dan deskriptif kulitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan dan cocokkan dengan teori dan dianalisis keabsahannya untuk kemudian disimpulkan dalam betuk kata-kata. Berdasarkan hasil analisis dan dan pembebahasan dapat disimpulkan bahwa menurut hukum islam perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun tetapi mengucapkan kepada syarat dan rukun cerai sesuai sariat islam. Hal ini dibolehkan selama keduabelah pihak memiliki dasar yang atau alasannya yang kuat untuk bercerai menurut hukum islam dimana salah satu pihak tidak memberikan nafkah lahir dan batin dalam pernikahan selama tiga bulan berturut turut dan kekerasan rumah tangga dan juga baik suami atau istri masuk penjara lebih dari 5 tahun dalam hukum islam cerai halal atau diolehkan baik yang mengugat adalah istri atau suami namun dibenci allah SWT sedangkan menurut hukum positif bahwa perceraian yang diajukan istri kepada suami karena suami masuk penjara di bolehkan selama keduabelah pilahak memiliki dasar yang kuat untuk bercerai sesuai dengan undang undang No.1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan perceraian hal ini istri mengugat cerai menjadi halal apabila memang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Apalagi suami masuk penjara karena tersandung kasus pidana kriminal atau narkoba sehingga suami mendapat kan hukuman lebih dari lima tahun. Maka perceraian yang digugat istri kepada suami yang di penjara lebih dari lima tahun dapat di kabulkan
  oleh: suni, suni
  Terbitan: (2018)
• PENGEMBANGAN REPOSITORY INSTITUSI DALAM PERSPEKTIF PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN ISI SURAKARTA
  oleh: Setiyono, Joko, et al.
  Terbitan: (2018)
• LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI Pemetaan Dan Tren Penelitian Global Terhadap Asuransi Syariah (Takaful) Menggunakan Database Scopus (Suatu Analisi Bibliometrika)
  oleh: Arwendria, Arwendria, et al.
  Terbitan: (2019)