KAJIAN YURIDIS KARAKTERISTIK PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Main Author: Pulungan, Muhammad Soleh
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: BALITBANGDA Kabupaten Kutai Kartanegara , 2018
Online Access: https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/89
https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/89/67
ctrlnum article-89
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KAJIAN YURIDIS KARAKTERISTIK PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</title><creator>Pulungan, Muhammad Soleh</creator><description lang="en-US">Konstitusi negara mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian juga amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tujuan Penelitian; (1) Bagaimanakah aspek yuridis penanganan terhadap pengangguran dalam perspektif kebijakan pengelolaan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur ? (2) Bagaimanakah karakteristik pengangguran dalam perspektif penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan ? (3) Mengapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja local bersifat esensial di Provinsi Kalimantan Timur. Metode Peneltian; Penelitian ini bersifat penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dengan pengumpulan data melalui library research. Hasil Penelitian; Aspek yuridis penyelenggaraan tenaga kerja diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, untuk pengaturan dan pengawasan yang lebih nyata di lapangan diperlukan produk hukum daerah. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada bulan Februari 2017 mencapai 8,55 % atau sebanyak 143.617 orang, prosentase ini lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada kisaran 5,33 %. Perlindungan tenaga kerja lokal hendaknya menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka memberdayakan dan mengurangi pengangguran.</description><publisher lang="en-US">BALITBANGDA Kabupaten Kutai Kartanegara</publisher><date>2018-07-02</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/89</identifier><source lang="en-US">GERBANG ETAM; Vol 12 No 1 (2018); 4-17</source><source>1978-838X</source><language>eng</language><relation>https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/89/67</relation><recordID>article-89</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Pulungan, Muhammad Soleh
title KAJIAN YURIDIS KARAKTERISTIK PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
publisher BALITBANGDA Kabupaten Kutai Kartanegara
publishDate 2018
url https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/89
https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/89/67
contents Konstitusi negara mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian juga amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tujuan Penelitian; (1) Bagaimanakah aspek yuridis penanganan terhadap pengangguran dalam perspektif kebijakan pengelolaan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur ? (2) Bagaimanakah karakteristik pengangguran dalam perspektif penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan ? (3) Mengapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja local bersifat esensial di Provinsi Kalimantan Timur. Metode Peneltian; Penelitian ini bersifat penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dengan pengumpulan data melalui library research. Hasil Penelitian; Aspek yuridis penyelenggaraan tenaga kerja diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, untuk pengaturan dan pengawasan yang lebih nyata di lapangan diperlukan produk hukum daerah. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada bulan Februari 2017 mencapai 8,55 % atau sebanyak 143.617 orang, prosentase ini lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada kisaran 5,33 %. Perlindungan tenaga kerja lokal hendaknya menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka memberdayakan dan mengurangi pengangguran.
id IOS6373.article-89
institution BALITBANGDA Kabupaten Kutai Kartanegara
affiliation onesearch.perpusnas.go.id
institution_id 2538
institution_type library:special
library
library Jurnal Gerbang Etam
library_id 1982
collection Jurnal Gerbang Etam
repository_id 6373
city Kutai Kartanegara
province KALIMANTAN TIMUR
repoId IOS6373
first_indexed 2018-11-01T07:01:27Z
last_indexed 2018-11-01T07:01:27Z
recordtype dc
_version_ 1686420266558685184
score 17.610611