Koleksi Nasional
Persempit Pencarian
Sektor
Institusi
Topik
7
hukum
6
351.03
3
KEPUTUSAN MENTERI
2
342.064
2
352.596
2
352.940
more ...
2
Keputusan menteri dalam negeri
2
Panduan
1
309.23
1
320.5
1
324.6
1
342
1
342.062
1
351.71
1
371.72
1
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DE
1
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
1
HIMPUNAN PERATURAN
1
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
NOMOR 98 TAHUN 1992
1
PERATURAN INSTRUKSI
1
PERATURAN KEPUTUSAN
1
PERATURAN MENTERI
less ...
Pengarang
Bahasa
Penerbit
4
BIRO ORGANISASI,HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT JENDERAL DEPDAGRI
2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DEPDAGRI
2
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2
DEPARTEMEN PENERANGAN RI & BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERANGAN
1
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
more ...
1
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDRAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1
CV Eko Jaya
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1
LEMBAGA PEMLIHAN UMUM
1
PUSAT KAJIAN HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1
Wiley
less ...
Persempit Pencarian
Sektor
Institusi
Topik
7
hukum
6
351.03
3
KEPUTUSAN MENTERI
2
342.064
2
352.596
2
352.940
more ...
2
Keputusan menteri dalam negeri
2
Panduan
1
309.23
1
320.5
1
324.6
1
342
1
342.062
1
351.71
1
371.72
1
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DE
1
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
1
HIMPUNAN PERATURAN
1
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
NOMOR 98 TAHUN 1992
1
PERATURAN INSTRUKSI
1
PERATURAN KEPUTUSAN
1
PERATURAN MENTERI
less ...
Pengarang
Bahasa
Penerbit
4
BIRO ORGANISASI,HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT JENDERAL DEPDAGRI
2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DEPDAGRI
2
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2
DEPARTEMEN PENERANGAN RI & BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERANGAN
1
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
more ...
1
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDRAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1
CV Eko Jaya
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1
LEMBAGA PEMLIHAN UMUM
1
PUSAT KAJIAN HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1
Wiley
less ...