Lihat Juga

• Pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II dalam mewujudkan otonomi nyata dan bertanggung jawab (Studi di Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh)
  oleh: FAISAL, et al.
  Terbitan: (1997)
• Kedudukan dan fungsi badan pertimbangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Studi penelitian di Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
  oleh: HUSNI, et al.
  Terbitan: (1998)
• Kedudukan dan fungsi lembaga musyawarah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi penelitian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar)
  oleh: ADWANI, et al.
  Terbitan: (2000)
• Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Th 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  oleh: -
  Terbitan: (1999)
• Evaluasi koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertikal di kabupaten daerah tingkat II barito selatan
  oleh: Edy Purwanto, author, et al.
  Terbitan: (2001)