Lihat Juga

• PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSIDALAM TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEHJAKSA PENUNTUT UMUM DI PENGADILANTINDAK PIDANAKORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
  oleh: Ariska, Rafosa, et al.
  Terbitan: (2017)
• PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG ( PERMA ) NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
  oleh: C Simanjuntak, Frestu, et al.
  Terbitan: (2021)
• Disparitas Putusan Hakim Terhadap Denda Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
  oleh: Hutagaol, Debora Aprissa, et al.
  Terbitan: (2020)
• Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
  oleh: Haq, Dara Jayanita, et al.
  Terbitan: (2017)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS DIKAITKAN DENGAN PARADIGMA POSITIVISME HUKUM (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru )
  oleh: Juwita, Rani, et al.
  Terbitan: (2017)