Tinjauan yuridis mengenai syarat sahnya pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Undang-undang kepailitan pada kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia / Muhammad Ramadhani
| Main Authors: | Muhammad Ramadhani, author, Add author: Rosa Agustina, supervisor, Add author: Nurul Elmiyah, examiner, Add author: Inosentius Samsul, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269888 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> The focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia, including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o f PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements to Bankruptcy.