Kekuatan hukum pembuktian perjanjian pengikatan jual beli (analisa putusan pengadilan negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk) = Strength of evidence law of sale and purchase agreement study Depok district court decision No.120/Pdt.G/2009/PN.Dpk
| Main Authors: | Lubnah Aljufri, author, Add author: Arikanti Natakusumah, supervisor, Add author: Darwani Sidi Bakaroedin, examiner, Add author: Wenny Setiawati, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20281576 |
| ctrlnum |
20281576 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><type>Thesis:Masters</type><title>Kekuatan hukum pembuktian perjanjian pengikatan jual beli (analisa putusan pengadilan negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk) = Strength of evidence law of sale and purchase agreement : study Depok district court decision No.120/Pdt.G/2009/PN.Dpk</title><creator>Lubnah Aljufri, author</creator><creator>Add author: Arikanti Natakusumah, supervisor</creator><creator>Add author: Darwani Sidi Bakaroedin, examiner</creator><creator>Add author: Wenny Setiawati, examiner</creator><publisher/><date>2012</date><subject>Evidence (Law) -- Indonesia -- Cases</subject><description>[<b>ABSTRAK</b><br>
Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan
yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi
syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris
merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang
merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat
berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan
kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli,
diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah
bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana
kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat
dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa
Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis
normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut
dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang ?
undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu
harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
<hr>
<b>Abstract</b><br>
Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born
because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the
requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers
Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is
appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is
the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under
Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as
to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This
thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample
taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK. The issue in
this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does
the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between
Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and
Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok
District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these
problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive
research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the
agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that
cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic
deed, unless it can be proven otherwise., Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan
yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi
syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris
merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang
merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat
berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan
kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli,
diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah
bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana
kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat
dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa
Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis
normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut
dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang ?
undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu
harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
<hr>
<b>Abstract</b><br>
Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born
because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the
requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers
Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is
appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is
the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under
Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as
to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This
thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample
taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK. The issue in
this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does
the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between
Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and
Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok
District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these
problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive
research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the
agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that
cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic
deed, unless it can be proven otherwise.]</description><identifier>https://lib.ui.ac.id/detail?id=20281576</identifier><recordID>20281576</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Masters Thesis Thesis:Bachelors |
| author |
Lubnah Aljufri, author Add author: Arikanti Natakusumah, supervisor Add author: Darwani Sidi Bakaroedin, examiner Add author: Wenny Setiawati, examiner |
| title |
Kekuatan hukum pembuktian perjanjian pengikatan jual beli (analisa putusan pengadilan negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk) = Strength of evidence law of sale and purchase agreement : study Depok district court decision No.120/Pdt.G/2009/PN.Dpk |
| title_sub |
study Depok district court decision No.120/Pdt.G/2009/PN.Dpk |
| publishDate |
2012 |
| topic |
Evidence (Law) -- Indonesia -- Cases |
| url |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20281576 |
| contents |
[<b>ABSTRAK</b><br>
Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan
yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi
syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris
merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang
merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat
berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan
kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli,
diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah
bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana
kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat
dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa
Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis
normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut
dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang ?
undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu
harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
<hr>
<b>Abstract</b><br>
Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born
because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the
requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers
Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is
appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is
the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under
Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as
to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This
thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample
taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK. The issue in
this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does
the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between
Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and
Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok
District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these
problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive
research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the
agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that
cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic
deed, unless it can be proven otherwise., Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan
yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi
syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris
merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang
merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat
berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan
kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli,
diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah
bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana
kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat
dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa
Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis
normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut
dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang ?
undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu
harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
<hr>
<b>Abstract</b><br>
Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born
because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the
requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers
Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is
appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is
the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under
Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as
to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This
thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample
taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK. The issue in
this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does
the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between
Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and
Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok
District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these
problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive
research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the
agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that
cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic
deed, unless it can be proven otherwise.] |
| id |
IOS18064.20281576 |
| institution |
Universitas Indonesia |
| institution_id |
51 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Indonesia |
| library_id |
492 |
| collection |
Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia |
| repository_id |
18064 |
| city |
KOTA DEPOK |
| province |
JAWA BARAT |
| repoId |
IOS18064 |
| first_indexed |
2022-12-13T09:09:49Z |
| last_indexed |
2022-12-13T09:09:49Z |
| recordtype |
dc |
| merged_child_boolean |
1 |
| _version_ |
1752198296512757760 |
| score |
17.610468 |