Model skala prioritas dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan ditinjau dari persepsi pemangku kepentingan studi kasus jalan layang Non Tol DKI Jakarta = Priority model for a road development policy in terms of the stakeholder perceptions : case study of jalan layang non tol DKI Jakarta
| Main Authors: | Dionisius Widijanto, author, Add author: Tri Tjahjono, supervisor, Add author: R. Jachrizal Sumabrata, supervisor, Add author: Siregar, Martha Leni, examiner, Add author: Sigit Pranowo Hadiwardoyo, examiner, Add author: Alan Marino, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20308417 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Kebijakan menambah kapasitas jalan untuk mendukung pengembangan jaringan angkutan umum massal dan meningkatkan layanan angkutan umum yang ada merupakan pilihan solusi mengurai kemacetan yang optimal. Hingga saat ini, prioritas penanganan sistem jaringan jalan cenderung hanya mempertimbangkan nilai manfaat ekonomi yang diterima pengguna jalan dibandingkan dengan biaya pembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan dan pengoperasian jalan juga berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian yang bakal ditanggung pemukim di sekitar jalan dan generasi penerus. Kesan keberpihakan dalam kebijakan tersebut dapat menunda hingga batal terwujudnya jaringan jalan sebagai bentuk penolakan yang kuat oleh pihak yang paling dirugikan. <br><br> Kajian dilaksanakan terhadap program kerja hasil perencanaan proyek pembangunan jalan layang non tol (program JLNT) pemerintah provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan persepsi para pemangku kepentingan (Pengguna jalan, Pemerintah dan Pemukim di sekitar jalan) untuk mempertimbangkan sejumlah kriteria penilaian dominan terpilih. Kriteria tersebut adalah waktu tempuh, biaya perjalanan, tingkat kemacetan,keselamatan, kelayakan ekonomi, besaran investasi dan pemeliharaan, polusi udara, polusi suara dan ketersediaan lahan. Persepsi atas kriteria mana yang paling prioritas hingga yang paling kurang penting diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner yang dianalisis dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). <br><br> Tujuan kajian ini adalah diperolehnya suatu model yang menggambarkan kondisi saling bertukar diantara para pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian skala prioritas dan pemeringkatan sejumlah alternatif yang diajukan. Penurunan tingkat kemacetan merupakan prioritas utama yang dipertimbangkan dengan bobot penilaian 21%. Selanjutnya adalah penghematan waktu tempuh sebesar 15%, tingkat kelayakan ekonomi sebesar 12%, biaya investasi dan pemeliharaan sebesar 12%, peningkatan keselamatan sebesar 10%, penghematan biaya perjalanan dan pengurangan polusi udara masing-masing sebesar 9%. Kriteria minimalisnya pembebasan lahan dan pengurangan polusi suara sebagai target pertimbangan yang bobot pengaruhnya terendah masing-masingsebesar 6%. Penerapan model pengambilan keputusan ini diharapkan dapat saling melengkapi kajian kelayakan teknis, sosial ekonomi dan finansial yang ada. Hasilnya sebagai dasar kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya mitigasi dampak sedini mungkin dan pemberian fasilitas dan pelayanan kepada peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.