Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan pembayaran royalti kepada negara terkait perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan Batubara dan perjanjian kerjasama penjualan Batubara = legal overview on the royalty payments to the state in respect of the coal contract of Work and the cooperation on coal sales agreement
Main Authors: | Fachri Ferdian Fachrul, author, Add author: Rosa Agustina, supervisor, Add author: Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, examiner, Add author: Yetty Komalasari Dewi, examiner |
---|---|
Format: | Masters Bachelors |
Terbitan: |
, 2012
|
Subjects: | |
Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20309809 |
ctrlnum |
20309809 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><type>Thesis:Masters</type><title>Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan pembayaran royalti kepada negara terkait perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan Batubara dan perjanjian kerjasama penjualan Batubara = legal overview on the royalty payments to the state in respect of the coal contract of Work and the cooperation on coal sales agreement</title><creator>Fachri Ferdian Fachrul, author</creator><creator>Add author: Rosa Agustina, supervisor</creator><creator>Add author: Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, examiner</creator><creator>Add author: Yetty Komalasari Dewi, examiner</creator><publisher/><date>2012</date><subject>Coal mines and mining</subject><description><b>ABSTRAK</b><br>
Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah
batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan
untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan
cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak
penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif
landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.
Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan
merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung
dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus
dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi
kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam
optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan
pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum
Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara
khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik
hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan
bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh
bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat.
Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan
hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam
peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya,
guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini
maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama
penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena
apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh
para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana
tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya
dalam bentuk natura.
<hr>
<b>Abstract</b><br>
Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural
resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the
economic incentives by means of giving authority to the government to establish
the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the
Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very
major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes
and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential
operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the
best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role
to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty
payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the
utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of
other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources
utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important
and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should
be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are
also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work
(PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in
details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to
follow a development on the current coal mining operations to-date, and require
more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement
also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state
will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal
sales percentage which formerly agreed in-kind.</description><identifier>https://lib.ui.ac.id/detail?id=20309809</identifier><recordID>20309809</recordID></dc>
|
format |
Thesis:Masters Thesis Thesis:Bachelors |
author |
Fachri Ferdian Fachrul, author Add author: Rosa Agustina, supervisor Add author: Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, examiner Add author: Yetty Komalasari Dewi, examiner |
title |
Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan pembayaran royalti kepada negara terkait perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan Batubara dan perjanjian kerjasama penjualan Batubara = legal overview on the royalty payments to the state in respect of the coal contract of Work and the cooperation on coal sales agreement |
publishDate |
2012 |
topic |
Coal mines and mining |
url |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20309809 |
contents |
<b>ABSTRAK</b><br>
Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah
batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan
untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan
cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak
penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif
landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.
Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan
merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung
dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus
dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi
kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam
optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan
pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum
Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara
khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik
hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan
bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh
bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat.
Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan
hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam
peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya,
guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini
maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama
penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena
apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh
para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana
tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya
dalam bentuk natura.
<hr>
<b>Abstract</b><br>
Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural
resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the
economic incentives by means of giving authority to the government to establish
the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the
Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very
major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes
and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential
operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the
best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role
to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty
payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the
utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of
other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources
utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important
and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should
be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are
also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work
(PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in
details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to
follow a development on the current coal mining operations to-date, and require
more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement
also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state
will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal
sales percentage which formerly agreed in-kind. |
id |
IOS18064.20309809 |
institution |
Universitas Indonesia |
institution_id |
51 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Indonesia |
library_id |
492 |
collection |
Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia |
repository_id |
18064 |
city |
KOTA DEPOK |
province |
JAWA BARAT |
repoId |
IOS18064 |
first_indexed |
2022-12-13T09:09:30Z |
last_indexed |
2022-12-13T09:09:30Z |
recordtype |
dc |
merged_child_boolean |
1 |
_version_ |
1752197790922964992 |
score |
17.60897 |