Lihat Juga

• Act No. 62 of the year 1958 concerning Republic of Indonesia citizenship
• Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law
  oleh: Trypu Vevianto, et al.
  Terbitan: (2011)
• Upaya indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme agar terhindar dari sanksi financial action task force = Efforts of Indonesia in the prevention and eradication of terrorism financing in order to avoid financial action task force sanctions
  oleh: Muhamad Rakhmanaji, author
  Terbitan: (2016)
• Prediksi dan antisipasi terkait profil kejahatan pendanaan terorisme pasca pengesahan Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme = Prediction and anticipation the crime on terrorism funding after the enacment of the law number 9 of 2013 on prevention and eradiction of terrorisme funding / Indira Ahdiyanti Utami
  oleh: Indira Ahdiyanti Utami, author
  Terbitan: (2013)
• Pelaksanaan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: studi putusan pengadilan negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi =The Implementation of restitution rights on Trafficking in Persons by the Act Number 21/2007 on Combating The Crime of Trafficking in Persons: study decision of Court Number: 1633/PID.B/2009/PN.TK, in the name of Fitriyani Binti Muradi
  oleh: Dondang Kristine, author, et al.
  Terbitan: (2012)