Batasan serta fungsi negara dalam sensor konten asusila dan kekerasan dalam film bioskop = Function and limitation of nation in censorship of pornographic and violence content in feature film
| Main Author: | Abdul Rasyid Hermas Sudibya, author |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-5/20421905-S62613-Abdul Rasyid Hermas Sudibya.pdf |
Daftar Isi:
- [<b>ABSTRAK</b><br> Skripsi ini membahas tentang sensor konten asusila dan kekerasan dalam film bioskop yang dijalankan oleh Lembaga Sensor Film. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan sensor di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari anggota LSF, sineas film, dan masyarakat pecinta film indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma penyensoran pasca ditetapkannya Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Perubahan tersebut menuju kepada penyensoran yang lebih tidak mengekang para pembuat film dan diharapkan di masa depan sensor film dapat digantikan sepenuhnya dengan klasifikasi film. <b>ABSTRACT</b><br> This research discusses about the censorship of pornographic and violence content in feature film run by Lembaga Sensor Film. The research was conducted by analyzing empirical implementation in censorship. Interviews were conducted to the informant that consists of members of LSF, film maker and Indonesian film lovers. Research shows that there is a change in censorship paradigm after goverment issued Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 about Film and Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 about Lembaga Sensor Film. The changes lead to lest restrain on censorship, and in the future film censorship can be replaced entirely with film classification. , This research discusses about the censorship of pornographic and violence content in feature film run by Lembaga Sensor Film. The research was conducted by analyzing empirical implementation in censorship. Interviews were conducted to the informant that consists of members of LSF, film maker and Indonesian film lovers. Research shows that there is a change in censorship paradigm after goverment issued Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 about Film and Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 about Lembaga Sensor Film. The changes lead to lest restrain on censorship, and in the future film censorship can be replaced entirely with film classification. ]