Cover Image

Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara dalam pemanfataan potensi perikanan

Main Authors: Raharusun, Husin, author, Add author: Abdullah Dahana, supervisor
Format: Masters Bachelors
Terbitan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2004
Subjects:
Fisheries
Online Access: http://lontar.ui.ac.id/detail?id=82322
ctrlnum 82322
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><type>Thesis:Masters</type><title>Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara dalam pemanfataan potensi perikanan</title><creator>Raharusun, Husin, author</creator><creator>Add author: Abdullah Dahana, supervisor</creator><publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia</publisher><date>2004</date><subject>Fisheries</subject><description>Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan. Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM. Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan. Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan.</description><identifier>http://lontar.ui.ac.id/detail?id=82322</identifier><recordID>82322</recordID></dc>
format Thesis:Masters
Thesis
Thesis:Bachelors
author Raharusun, Husin, author
Add author: Abdullah Dahana, supervisor
title Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara dalam pemanfataan potensi perikanan
publisher Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
publishDate 2004
topic Fisheries
url http://lontar.ui.ac.id/detail?id=82322
contents Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan. Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM. Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan. Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan.
id IOS18064.82322
institution Universitas Indonesia
institution_id 51
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Indonesia
library_id 492
collection Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia
repository_id 18064
city KOTA DEPOK
province JAWA BARAT
repoId IOS18064
first_indexed 2022-12-13T09:13:13Z
last_indexed 2022-12-13T09:13:13Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1752204274865012736
score 17.203505

Lihat Juga