Lihat Juga

• Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch / Raissa Lareka Putri
  oleh: Raissa Lareka Putri, author
  Terbitan: (2014)
• Tinjauan yuridis terhadap keabsahan pembebanan hak tanggungan yang dilakukan dengan mekanisme surat kuasa membebankan hak tanggungan skmht sebagai cara tidak langsung dalam perkara no. 1675/PDT.G/2007/ PN. JKT. SEL. = Judicial review of validity of land mortgage which is conducted with authority letter of mortgage imposing mechanism skmht as an indirect way in case no. 1675/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL
  oleh: Muhammad Nur Hafizh, author
  Terbitan: (2016)
• Pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) kepada Bank dalam kaitannya dengan pembebenan 'hak tanggungan' sebagai jaminan kredit pada Bank "X"
  Terbitan: (1998)
• Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali
  oleh: , INDRAWATI, Retno, et al.
  Terbitan: (2009)
• Tinjauan yuridis hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan pada perjanjian kredit yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
  Terbitan: (2003)