Lihat Juga

• Akibat hukum dari penetapan pengadilan terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia yang berbeda agama dan di langsungkan di dalam wilayah Indonesia (Studi kasus penetapan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR)
  oleh: Siti Harwati, author, et al.
  Terbitan: (2010)
• Keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan = The validity of mixed religious marriage held overseas based on law number 1 year 1974 on marriage and law number 23 year 2006 on population administration
  oleh: Alvina Suwasiswahyuni, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Masalah pencataatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : studi analisa kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr.dan Nomor 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr = Problem of different religious marriage registration by a letter of article 35 of law No.23 of 2006 : an analysis of case number 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr and case number 111/Pdt/P/2007/PN.BGR
  oleh: Nana Fitriana, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Tinjauan yuridis keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 terhadap anak luar kawin dihubungkan dengan kompilasi hukum Islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  oleh: Dwi Zalyunia, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Perkawinan campuran, prosedur dan pencatatannya di Indonesia: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1428/K/Pdt/2006) = Mixed marriage, procedure and its registration in Indonesia (case study of the supreme court judgement no. 1428/K/Pdt/2006)
  oleh: Myrna Zachraina, author, et al.
  Terbitan: (2008)