Lihat Juga

• Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch / Raissa Lareka Putri
  oleh: Raissa Lareka Putri, author
  Terbitan: (2014)
• Perlindungan hukum debetor pada pelaksanaan lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Serang
  oleh: Sandy Putri Maharani, author, et al.
  Terbitan: (2010)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE AKIBAT PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN
  oleh: Ayu Purnama Dewi, Ni Kadek, et al.
  Terbitan: (2014)
• Perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga dalam kaitannya dengan keabsahan akta pemberian hak tanggungan (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1910 k/pdt/2005)
  oleh: Caroline Syah, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Eksekusi grosse akta hak tanggungan melalui pengadilan negeri (studi kasus di Bank Danamon)
  Terbitan: (1998)