Cover Image

Tugas notaris dalam pendirian partai politik dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik

Main Authors: Rhanindito Widodo, author, Add author: Harun Kamil, supervisor, Add author: Theodora Yuni Shah Putri, examiner
Format: Masters Thesis
Terbitan: Universitas Indonesia , 2008
Online Access: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269661
ctrlnum 20269661
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><type>Thesis:Masters</type><title>Tugas notaris dalam pendirian partai politik dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik</title><creator>Rhanindito Widodo, author</creator><creator>Add author: Harun Kamil, supervisor</creator><creator>Add author: Theodora Yuni Shah Putri, examiner</creator><publisher>Universitas Indonesia</publisher><date>2008</date><subject/><description>Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik dan Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah tugas yang relatif baru bagi Notaris, dan oleh karenanya menghadirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan baru bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pendirian Partai Politik, dan juga pengambilan suara dalam sebuah Partai Politik. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan Partai Politik, Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Partai Politik, sekaligus pada saat yang sama Notaris harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan ilmu kenotariatan. Bersamaan dengan silih bergantinya undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik, terjadi pula perubahan pada tugas-tugas Notaris yang berhubungan dengan Partai Politik. Dikarenakan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, Notaris harus siap untuk melakukan penyegaran dan peningkatan terhadap pengetahuan ilmu yang dimilikinya. Dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sekaligus pada saat yang sama juga mau melakukan inovasi secara kreatif, Notaris diharapkan bisa menjadi pelaku hukum yang profesional. &lt;hr&gt; Since the reformation era in Indonesia, Political Parties are obliged to be formed with Notary?s Document. That is in accordance with Act number 2 of 1999 about Political Parties, Act number 31 of 2002 of Political Parties, and Act number 2 of 2008 about Political Parties. The task of making legal documents for the establishment of Political Parties is a relatively new task for Notaries in Indonesia and therefore it presents new problems and complications for Notaries to carry out their duties. For instance, the relatively huge amount of people involved required for the establishment of a Plitical Party, dan also the decision making an voting in Political Parties. To avoid making errors in carrying out their task, especially the ones that concerns Political Parties, Notaries must uphold the existing laws while at the same time they must also be able to be creative and inovative in doing their job for the sake of advancement for the notary's science. Together with the changes made in the laws governing Political Parties there are also changes in the details of Notary?s task in relevance with Political Parties. Because of the dinamics and changes in said rules, Notaries must be ready and willing to go through advancement programs so that they can always update their knowledge and skills. By upholding the laws and at the same time also willing to be creative and innovative, Notaries can be count on in the future to be a real professional jurist.</description><identifier>https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269661</identifier><recordID>20269661</recordID></dc>
format Thesis:Masters
Thesis
Thesis:Thesis
author Rhanindito Widodo, author
Add author: Harun Kamil, supervisor
Add author: Theodora Yuni Shah Putri, examiner
title Tugas notaris dalam pendirian partai politik dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik
publisher Universitas Indonesia
publishDate 2008
url https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269661
contents Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik dan Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah tugas yang relatif baru bagi Notaris, dan oleh karenanya menghadirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan baru bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pendirian Partai Politik, dan juga pengambilan suara dalam sebuah Partai Politik. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan Partai Politik, Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Partai Politik, sekaligus pada saat yang sama Notaris harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan ilmu kenotariatan. Bersamaan dengan silih bergantinya undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik, terjadi pula perubahan pada tugas-tugas Notaris yang berhubungan dengan Partai Politik. Dikarenakan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, Notaris harus siap untuk melakukan penyegaran dan peningkatan terhadap pengetahuan ilmu yang dimilikinya. Dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sekaligus pada saat yang sama juga mau melakukan inovasi secara kreatif, Notaris diharapkan bisa menjadi pelaku hukum yang profesional. <hr> Since the reformation era in Indonesia, Political Parties are obliged to be formed with Notary?s Document. That is in accordance with Act number 2 of 1999 about Political Parties, Act number 31 of 2002 of Political Parties, and Act number 2 of 2008 about Political Parties. The task of making legal documents for the establishment of Political Parties is a relatively new task for Notaries in Indonesia and therefore it presents new problems and complications for Notaries to carry out their duties. For instance, the relatively huge amount of people involved required for the establishment of a Plitical Party, dan also the decision making an voting in Political Parties. To avoid making errors in carrying out their task, especially the ones that concerns Political Parties, Notaries must uphold the existing laws while at the same time they must also be able to be creative and inovative in doing their job for the sake of advancement for the notary's science. Together with the changes made in the laws governing Political Parties there are also changes in the details of Notary?s task in relevance with Political Parties. Because of the dinamics and changes in said rules, Notaries must be ready and willing to go through advancement programs so that they can always update their knowledge and skills. By upholding the laws and at the same time also willing to be creative and innovative, Notaries can be count on in the future to be a real professional jurist.
id IOS18066.20269661
institution Universitas Indonesia
institution_id 51
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Indonesia
library_id 492
collection contoh Repository Tesis (Open) Universitas Indonesia
repository_id 18066
city KOTA DEPOK
province JAWA BARAT
repoId IOS18066
first_indexed 2022-12-14T02:33:59Z
last_indexed 2022-12-14T02:33:59Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1752197485597556736
score 17.60897

Lihat Juga