Lihat Juga

• Tinjauan yuridis atas peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf B dan huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  oleh: Silalahi, Wesly, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Tinjauan yuridis tentang kuasan khusus dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban pajak di Indonesia
  oleh: Agustin Budiningsih, et al.
  Terbitan: (2011)
• Peranan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran. Studi banding Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu
  oleh: Sodikin, author, et al.
  Terbitan: (2002)
• Penerapan ketentuan pasal 37a undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang sunset policy dalam rangka peningkatan wajib pajak orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan)
  oleh: Risaria Syaputri, author, et al.
  Terbitan: (2009)
• Girik sebagai obyek jaminan utang dan perlindungan terhadap kreditur (tinjauan yuridis terhadap penerapan peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011) = Girik as a Collateral Debt object and protection against creditors (a legal analysis on the implementation of Bank Indonesia Regulation No. 13/26/PBI/2011)
  oleh: Resty Ronalisco, author, et al.
  Terbitan: (2012)