Cover Image

Urban design guideline the spirit of place pasca gempa kawasan magersari-makam-masjid jagalan, Kota Gede

Main Authors: Aristia, author, Add author: Yohanes, supervisor, Add author: Gunawan Pribadi, examiner
Format: Masters Doctoral
Terbitan: , 2008
Subjects:
Urban design
Online Access: https://lib.ui.ac.id/detail?id=118578
ctrlnum 118578
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><type>Thesis:Masters</type><title>Urban design guideline the spirit of place pasca gempa kawasan magersari-makam-masjid jagalan, Kota Gede</title><creator>Aristia, author</creator><creator>Add author: Yohanes, supervisor</creator><creator>Add author: Gunawan Pribadi, examiner</creator><publisher/><date>2008</date><subject>Urban design</subject><description>&lt;b&gt;ABSTRAK&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yaitu BLU dapat langsung menggunakan penerimaannya untuk operasional dan investasi tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas negara, demikian juga atas surplus. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Konsep PPK-BLU adalah peningkatan profesionalisme (let the managers manage), mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. RSUP Fatmawati merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang telah ditetapkan sebagai BLU dan menerapkan standar akuntansi rumah sakit yang telah berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Meskipun demikian, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Departemen Kesehatan, RSUP Fatmawati tetap mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dengan laporan keuangan Departemen Kesehatan, karena sebagian dana operasional dan investasi berasal dari dana APBN Departemen Kesehatan, sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja dari Departemen Kesehatan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dan penghitungan rasio-rasio. Penilaian kinerja keuangan rumah sakit BLU RSUP Fatmawati tidak dapat dilakukan dengan melihat ?bottom line? saja, karena rumah sakit pemerintah tidak bertujuan mencari laba. Maka juga harus melihat rasiorasio yang berkaitan dengan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan operasional yaitu kualitas dan kuantitas pelayanan. Kinerja keuangan BLU RSUP Fatmawati meningkat, dilihat dari sisi efisiensi keuangan untuk peningkatan pelayanan. Prakteknya pada saat ini adalah bahwa sebagian BLU ditetapkan sebagai subjek pajak badan dan sebagian non subjek pajak. BLU yang ditetapkan sebagai subjek pajak badan merupakan BLU yang sebelumnya berstatus perusahaan jawatan, sebagai salah satu bentuk badan usaha milik negara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar penerapan PPK-BLU dapat berjalan dengan baik dan untuk kepastian hukum. &lt;br&gt;&lt;br&gt; BLU memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagai unit pemerintah yang bukan merupakan subjek pajak sesuai dengan Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penerapan praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dari unit-unit pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus didukung dan dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga dapat menyuburkan berdirinya unit-unit pelayanan pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.</description><identifier>https://lib.ui.ac.id/detail?id=118578</identifier><recordID>118578</recordID></dc>
format Thesis:Masters
Thesis
Thesis:Doctoral
author Aristia, author
Add author: Yohanes, supervisor
Add author: Gunawan Pribadi, examiner
title Urban design guideline the spirit of place pasca gempa kawasan magersari-makam-masjid jagalan, Kota Gede
publishDate 2008
topic Urban design
url https://lib.ui.ac.id/detail?id=118578
contents <b>ABSTRAK</b><br> Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yaitu BLU dapat langsung menggunakan penerimaannya untuk operasional dan investasi tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas negara, demikian juga atas surplus. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Konsep PPK-BLU adalah peningkatan profesionalisme (let the managers manage), mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. RSUP Fatmawati merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang telah ditetapkan sebagai BLU dan menerapkan standar akuntansi rumah sakit yang telah berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Meskipun demikian, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Departemen Kesehatan, RSUP Fatmawati tetap mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dengan laporan keuangan Departemen Kesehatan, karena sebagian dana operasional dan investasi berasal dari dana APBN Departemen Kesehatan, sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja dari Departemen Kesehatan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dan penghitungan rasio-rasio. Penilaian kinerja keuangan rumah sakit BLU RSUP Fatmawati tidak dapat dilakukan dengan melihat ?bottom line? saja, karena rumah sakit pemerintah tidak bertujuan mencari laba. Maka juga harus melihat rasiorasio yang berkaitan dengan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan operasional yaitu kualitas dan kuantitas pelayanan. Kinerja keuangan BLU RSUP Fatmawati meningkat, dilihat dari sisi efisiensi keuangan untuk peningkatan pelayanan. Prakteknya pada saat ini adalah bahwa sebagian BLU ditetapkan sebagai subjek pajak badan dan sebagian non subjek pajak. BLU yang ditetapkan sebagai subjek pajak badan merupakan BLU yang sebelumnya berstatus perusahaan jawatan, sebagai salah satu bentuk badan usaha milik negara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar penerapan PPK-BLU dapat berjalan dengan baik dan untuk kepastian hukum. <br><br> BLU memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagai unit pemerintah yang bukan merupakan subjek pajak sesuai dengan Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penerapan praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dari unit-unit pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus didukung dan dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga dapat menyuburkan berdirinya unit-unit pelayanan pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.
id IOS18069.118578
institution Universitas Indonesia
institution_id 51
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Indonesia
library_id 492
collection Repository Disertasi (Open) Universitas Indonesia
repository_id 18069
city KOTA DEPOK
province JAWA BARAT
repoId IOS18069
first_indexed 2022-12-14T04:22:29Z
last_indexed 2022-12-14T04:22:29Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1752198264186208256
score 17.610468

Lihat Juga