Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya

Main Author: LESTARI, Endang
Format: Thesis PeerReviewed application/pdf
Terbitan: UNKNOWN , 2018
Subjects:
Online Access: http://repository.ubaya.ac.id/33357/1/MKN_413_Abstrak.pdf
http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/250442
http://repository.ubaya.ac.id/33357/
ctrlnum 33357
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya</title><creator>LESTARI, Endang</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis&#xD; kedudukan balai lelang swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang&#xD; Surabaya juga untuk mengetahui dan menganalisis payung hukum balai lelang&#xD; swasta dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Balai Lelang&#xD; Swasta.&#xD; Dari hasil penelitian diketahui : Pertama, Balai Lelang diberikan&#xD; kewenangan untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi sukarela dan&#xD; melakukan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan jasa pra lelang dan jasa pasca&#xD; lelang untuk semua jenis lelang. Hubungan hukum Balai Lelang dalam&#xD; pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan perjanjian dengan bank&#xD; sebagai kreditor pemegang hak tanggungan. Kedua, landasan hukum pengaturan&#xD; mengenai balai lelang di Indonesia hingga sekarang masih diatur oleh peraturan&#xD; setingkat peraturan menteri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan,&#xD; peraturan menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun&#xD; peraturan menteri mengenai balai lelang tersebut dibentuk atas dasar kewenangan&#xD; di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, yaitu menteri&#xD; keuangan yang membidangi urusan lelang sehingga peraturan menteri itu tetap&#xD; berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.&#xD; Kata kunci : balai lelang, kewenangan, jenis lelang</description><publisher>UNKNOWN</publisher><date>2018-05-15</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://repository.ubaya.ac.id/33357/1/MKN_413_Abstrak.pdf</identifier><relation>http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/250442</relation><identifier> LESTARI, Endang (2018) Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. Masters thesis, University of Surabaya. </identifier><relation>http://repository.ubaya.ac.id/33357/</relation><recordID>33357</recordID></dc>
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:PeerReviewed
PeerReview
File:application/pdf
File
author LESTARI, Endang
title Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
publisher UNKNOWN
publishDate 2018
topic K Law (General)
url http://repository.ubaya.ac.id/33357/1/MKN_413_Abstrak.pdf
http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/250442
http://repository.ubaya.ac.id/33357/
contents Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan balai lelang swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya juga untuk mengetahui dan menganalisis payung hukum balai lelang swasta dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Balai Lelang Swasta. Dari hasil penelitian diketahui : Pertama, Balai Lelang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi sukarela dan melakukan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan jasa pra lelang dan jasa pasca lelang untuk semua jenis lelang. Hubungan hukum Balai Lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan perjanjian dengan bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan. Kedua, landasan hukum pengaturan mengenai balai lelang di Indonesia hingga sekarang masih diatur oleh peraturan setingkat peraturan menteri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun peraturan menteri mengenai balai lelang tersebut dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, yaitu menteri keuangan yang membidangi urusan lelang sehingga peraturan menteri itu tetap berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Kata kunci : balai lelang, kewenangan, jenis lelang
id IOS2668.33357
institution Universitas Surabaya
institution_id 283
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Surabaya
library_id 317
collection Repositori Universitas Surabaya
repository_id 2668
subject_area Administrasi Negara dan Militer
Akuntansi
Biologi
city KOTA SURABAYA
province JAWA TIMUR
repoId IOS2668
first_indexed 2019-05-05T00:25:26Z
last_indexed 2019-05-05T00:25:26Z
recordtype dc
_version_ 1685808925807476736
score 17.610468