Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
Main Author: | LESTARI, Endang |
---|---|
Format: | Thesis PeerReviewed application/pdf |
Terbitan: |
UNKNOWN
, 2018
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/33357/1/MKN_413_Abstrak.pdf http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/250442 http://repository.ubaya.ac.id/33357/ |
ctrlnum |
33357 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya</title><creator>LESTARI, Endang</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
kedudukan balai lelang swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Surabaya juga untuk mengetahui dan menganalisis payung hukum balai lelang
swasta dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Balai Lelang
Swasta.
Dari hasil penelitian diketahui : Pertama, Balai Lelang diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi sukarela dan
melakukan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan jasa pra lelang dan jasa pasca
lelang untuk semua jenis lelang. Hubungan hukum Balai Lelang dalam
pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan perjanjian dengan bank
sebagai kreditor pemegang hak tanggungan. Kedua, landasan hukum pengaturan
mengenai balai lelang di Indonesia hingga sekarang masih diatur oleh peraturan
setingkat peraturan menteri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
peraturan menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun
peraturan menteri mengenai balai lelang tersebut dibentuk atas dasar kewenangan
di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, yaitu menteri
keuangan yang membidangi urusan lelang sehingga peraturan menteri itu tetap
berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : balai lelang, kewenangan, jenis lelang</description><publisher>UNKNOWN</publisher><date>2018-05-15</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://repository.ubaya.ac.id/33357/1/MKN_413_Abstrak.pdf</identifier><relation>http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/250442</relation><identifier> LESTARI, Endang (2018) Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. Masters thesis, University of Surabaya. </identifier><relation>http://repository.ubaya.ac.id/33357/</relation><recordID>33357</recordID></dc>
|
format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:PeerReviewed PeerReview File:application/pdf File |
author |
LESTARI, Endang |
title |
Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya |
publisher |
UNKNOWN |
publishDate |
2018 |
topic |
K Law (General) |
url |
http://repository.ubaya.ac.id/33357/1/MKN_413_Abstrak.pdf http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/250442 http://repository.ubaya.ac.id/33357/ |
contents |
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
kedudukan balai lelang swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Surabaya juga untuk mengetahui dan menganalisis payung hukum balai lelang
swasta dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Balai Lelang
Swasta.
Dari hasil penelitian diketahui : Pertama, Balai Lelang diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi sukarela dan
melakukan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan jasa pra lelang dan jasa pasca
lelang untuk semua jenis lelang. Hubungan hukum Balai Lelang dalam
pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan perjanjian dengan bank
sebagai kreditor pemegang hak tanggungan. Kedua, landasan hukum pengaturan
mengenai balai lelang di Indonesia hingga sekarang masih diatur oleh peraturan
setingkat peraturan menteri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
peraturan menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun
peraturan menteri mengenai balai lelang tersebut dibentuk atas dasar kewenangan
di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, yaitu menteri
keuangan yang membidangi urusan lelang sehingga peraturan menteri itu tetap
berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : balai lelang, kewenangan, jenis lelang |
id |
IOS2668.33357 |
institution |
Universitas Surabaya |
institution_id |
283 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Surabaya |
library_id |
317 |
collection |
Repositori Universitas Surabaya |
repository_id |
2668 |
subject_area |
Administrasi Negara dan Militer Akuntansi Biologi |
city |
KOTA SURABAYA |
province |
JAWA TIMUR |
repoId |
IOS2668 |
first_indexed |
2019-05-05T00:25:26Z |
last_indexed |
2019-05-05T00:25:26Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1685808925807476736 |
score |
17.610468 |