PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHAP TERHADAP PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA
| ctrlnum |
7207 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unika.ac.id/7207/</relation><title>PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHAP TERHADAP
PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA 
DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA</title><creator>Harsa, Bram Maulana</creator><subject>300 Social Sciences</subject><description>Keputusan hakim selalu menarik untuk dibahas, khususnya mengenai
penyerahan barang bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP
yang dimana barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang paling berhak
menerima yang namanya tercantum dalam putusan. Penyerahan barang bukti
yang disita menjadi suatu hal yang menarik melihat bagaimana hakim
menentukan kepada siapa barang bukti yang disita tersebut diberikan. Mengingat
dalam hukum perdata mengenai kebendaan, yang dimana di dalamnya terdapat
unsur kebendaan yaitu bergerak dan tidak bergerak. Hal ini menjadi sesuatu yang
menarik mengingat dalam hukum kebendaan yang bergerak, khususnya benda
bergerak tidak atas nama, terdapat 2 (dua) subjek hukum yang dilindungi oleh
hukum, yaitu pemilik (eigenaar) dan penguasa (b
ezitter) yang beritikad baik.
Menarik jika melihat bagaimana hakim menentukan kepada siapa barang bukti
tersebut diberikan. dalam penulisan hukum ini mengangkat dua permasalahan
yaitu pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita hasil
kejahatan harta benda kepada yang paling berhak, dan hambatan yang ditemui
hakim dalam menentukan penyerahan barang bukti yang disita hasil kejahatan
harta benda kepada yang paling berhak. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode kualitatif dimana dalam metode ini lebih didasarkan pada bukti- bukti
nyata sesuai dengan apa yang diperoleh penulis dan menganalisanya dengan
undang-undang dan teori- teori mengenai penerapan Pasal 194 ayat (1) KUHAP
terhadap penyerahan barang bukti yang disita dalam kaitannya dengan kejahatan
harta benda. 
Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menyerahkan
barang bukti yang disita tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan hukum
benda yang melindungi hak pemilik eigenaar. sehingga dalam penyerahan
barang bukti hakim condong lebih memberikan kepada eigenaar, dan
menyerahkan keputusan mengenai penyerahan barang bukti kepada Jaksa
Penuntut Umum jika hakim susah untuk menentukan. Mengenai hambatan yang
ditemui hakim dalam menyerahkan barang bukti adalah tidak adanya bukti-bukti
yang kuat untuk dapat melihat siapa yang berhak atas barang tersebut, tapi ada
juga hakim yang belum menemui kendala dalam menyerahkan barang bukti.
Bahwa hasil penelitian bahwa keputusan yang diberikan hakim terkadang masih
jauh dari kepastian hukum dan keadilan. 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan hakim yang
mengarah untuk lebih bermain aman dengan memberikan barang bukti tersebut
kepada eigenaar atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
memutuskan. sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan,
kemanfaatan.</description><date>2015</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/1/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20COVER.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/2/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/3/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/4/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/5/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/6/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.unika.ac.id/7207/7/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20LAMPIRAN.pdf</identifier><identifier> Harsa, Bram Maulana (2015) PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHAP TERHADAP PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG. </identifier><recordID>7207</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Harsa, Bram Maulana |
| title |
PENERAPAN HUKUM PASAL 194 AYAT (1) KUHAP TERHADAP
PENYERAHAN BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM KAITANNYA
DENGAN KEJAHATAN HARTA BENDA |
| publishDate |
2015 |
| topic |
300 Social Sciences |
| url |
http://repository.unika.ac.id/7207/1/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20COVER.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/2/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20I.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/3/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20II.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/4/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20III.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/5/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20BAB%20IV.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/6/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/7/09.20.0068%20Bram%20Maulana%20Harsa%20LAMPIRAN.pdf http://repository.unika.ac.id/7207/ |
| contents |
Keputusan hakim selalu menarik untuk dibahas, khususnya mengenai
penyerahan barang bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP
yang dimana barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang paling berhak
menerima yang namanya tercantum dalam putusan. Penyerahan barang bukti
yang disita menjadi suatu hal yang menarik melihat bagaimana hakim
menentukan kepada siapa barang bukti yang disita tersebut diberikan. Mengingat
dalam hukum perdata mengenai kebendaan, yang dimana di dalamnya terdapat
unsur kebendaan yaitu bergerak dan tidak bergerak. Hal ini menjadi sesuatu yang
menarik mengingat dalam hukum kebendaan yang bergerak, khususnya benda
bergerak tidak atas nama, terdapat 2 (dua) subjek hukum yang dilindungi oleh
hukum, yaitu pemilik (eigenaar) dan penguasa (b
ezitter) yang beritikad baik.
Menarik jika melihat bagaimana hakim menentukan kepada siapa barang bukti
tersebut diberikan. dalam penulisan hukum ini mengangkat dua permasalahan
yaitu pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita hasil
kejahatan harta benda kepada yang paling berhak, dan hambatan yang ditemui
hakim dalam menentukan penyerahan barang bukti yang disita hasil kejahatan
harta benda kepada yang paling berhak.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode kualitatif dimana dalam metode ini lebih didasarkan pada bukti- bukti
nyata sesuai dengan apa yang diperoleh penulis dan menganalisanya dengan
undang-undang dan teori- teori mengenai penerapan Pasal 194 ayat (1) KUHAP
terhadap penyerahan barang bukti yang disita dalam kaitannya dengan kejahatan
harta benda.
Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menyerahkan
barang bukti yang disita tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan hukum
benda yang melindungi hak pemilik eigenaar. sehingga dalam penyerahan
barang bukti hakim condong lebih memberikan kepada eigenaar, dan
menyerahkan keputusan mengenai penyerahan barang bukti kepada Jaksa
Penuntut Umum jika hakim susah untuk menentukan. Mengenai hambatan yang
ditemui hakim dalam menyerahkan barang bukti adalah tidak adanya bukti-bukti
yang kuat untuk dapat melihat siapa yang berhak atas barang tersebut, tapi ada
juga hakim yang belum menemui kendala dalam menyerahkan barang bukti.
Bahwa hasil penelitian bahwa keputusan yang diberikan hakim terkadang masih
jauh dari kepastian hukum dan keadilan.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan hakim yang
mengarah untuk lebih bermain aman dengan memberikan barang bukti tersebut
kepada eigenaar atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
memutuskan. sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan,
kemanfaatan. |
| id |
IOS2679.7207 |
| institution |
Universitas Katolik Soegijapranata |
| institution_id |
334 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata |
| library_id |
522 |
| collection |
Unika Repository |
| repository_id |
2679 |
| subject_area |
Akuntansi Arsitektur Ekonomi |
| city |
SEMARANG |
| province |
JAWA TENGAH |
| repoId |
IOS2679 |
| first_indexed |
2017-02-25T15:02:22Z |
| last_indexed |
2017-02-25T15:02:22Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1684451268506943488 |
| score |
17.607244 |