Lihat Juga

• UU RI No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
  oleh: Anonimus
  Terbitan: (1983)
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Aru)
  oleh: Karel S Duganata
  Terbitan: (2006)
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Bagian yang Mengatur Mengenai Banding Administrasi
  oleh: ZAKARIA, Iqbal
  Terbitan: (2017)
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 (Analisis Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  oleh: SYARIFUDIN, Rizki Fajar
  Terbitan: (2019)
• Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Dismissal Procedure Terhadap Penerapan Pasal 62 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Penetapan Nomor 23/PEN-DIS/2015/PTUN.YK)
  oleh: SANJAYA, Muhammad Arief
  Terbitan: (2017)