Pelaksanaan dan Akibat Hukum dari Itsbat Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Penetapan Nomor 0098/pdt.p/2015/PA.Badg)

Main Authors: Tamimi, Badzlina Noor; Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Effendy, Deddy
Format: Article Kualitatif info application/pdf
Bahasa: ind
Terbitan: Universitas Islam Bandung , 2015
Subjects:
Online Access: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415/pdf
ctrlnum 123456789-3577
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Pelaksanaan dan Akibat Hukum dari Itsbat Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Penetapan Nomor : 0098/pdt.p/2015/PA.Badg)</title><creator>Tamimi, Badzlina Noor; Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung</creator><creator>Effendy, Deddy</creator><subject>Ilmu Hukum, Itsbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam</subject><subject>hukum perdata</subject><description>Itsbat Nikah adalah suatu proses penetapan pernikahan pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan namun belum memiliki Buku Akta Nikah. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sangatlah jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil bahkan kesulitan untuk menjadi Ahli Waris dari ayah kandungnya sendiri. Sehingga munculah solusi yang dapat ditempuh oleh mereka yaitu adalah mengajukan permohoan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan merujuk pada bunyi Pasal 7 ayat (1), (2) ,(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dengan lebih lengkap merujuk pada Undang-undang Peradilan Agama. Itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah .Adapun sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka penyusun menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder serta didasarkan pada Hukum Islam. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang mencangkup dalam bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian , jurnal, dan literature internet. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia. Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian berdasarkan study kasus yaitu penetapan itsbat nikah Nomor : 0098/pdt.p/2015/PA.Badg , berdasarkan penetapan itsbat nikah tersebut penulis mengungkapkan kasus posisi, Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara Itsbat nikah, bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Itsbat nikah tersebut dan hasil penetapan yang telah dilakukan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bandung. Permohonan Itsbat nikah biasanya bersifat Voluntair (Permohonan) termasuk dalam study kasus yang penulis teliti sangat diperlukan kehati-hatian karena tidak mustahil di balik alasan-alasan yang didalilkan tersirat unsur ???Penyeludupan??? dan ???Manipulasi??? hukum seperti saksi palsu atau adanya rukun nikah yang hilang , serta apa saja problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan perkara Itsbat Nikah.</description><date>2015-09-02</date><date>2016-04-07T04:44:39Z</date><date>2016-04-07T04:44:39Z</date><type>Journal:Article</type><type>Journal:Article</type><type>Other:Kualitatif</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><identifier>http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415</identifier><identifier>http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415</identifier><language>ind</language><relation>http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415/pdf</relation><type>File:application/pdf</type><publisher>Universitas Islam Bandung</publisher><source>Prosiding Ilmu Hukum; Ilmu Hukum (Gel 1 Th Akad 2015-2016); 1-8</source><recordID>123456789-3577</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:Kualitatif
Other
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
File:application/pdf
File
author Tamimi, Badzlina Noor; Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
Effendy, Deddy
title Pelaksanaan dan Akibat Hukum dari Itsbat Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Penetapan Nomor : 0098/pdt.p/2015/PA.Badg)
title_sub 0098/pdt.p/2015/PA.Badg)
publisher Universitas Islam Bandung
publishDate 2015
topic Ilmu Hukum
Itsbat Nikah
Kompilasi Hukum Islam
hukum perdata
url http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2415/pdf
contents Itsbat Nikah adalah suatu proses penetapan pernikahan pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan namun belum memiliki Buku Akta Nikah. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sangatlah jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil bahkan kesulitan untuk menjadi Ahli Waris dari ayah kandungnya sendiri. Sehingga munculah solusi yang dapat ditempuh oleh mereka yaitu adalah mengajukan permohoan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan merujuk pada bunyi Pasal 7 ayat (1), (2) ,(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dengan lebih lengkap merujuk pada Undang-undang Peradilan Agama. Itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah .Adapun sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka penyusun menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder serta didasarkan pada Hukum Islam. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang mencangkup dalam bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian , jurnal, dan literature internet. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia. Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian berdasarkan study kasus yaitu penetapan itsbat nikah Nomor : 0098/pdt.p/2015/PA.Badg , berdasarkan penetapan itsbat nikah tersebut penulis mengungkapkan kasus posisi, Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara Itsbat nikah, bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Itsbat nikah tersebut dan hasil penetapan yang telah dilakukan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bandung. Permohonan Itsbat nikah biasanya bersifat Voluntair (Permohonan) termasuk dalam study kasus yang penulis teliti sangat diperlukan kehati-hatian karena tidak mustahil di balik alasan-alasan yang didalilkan tersirat unsur ???Penyeludupan??? dan ???Manipulasi??? hukum seperti saksi palsu atau adanya rukun nikah yang hilang , serta apa saja problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan perkara Itsbat Nikah.
id IOS4254.123456789-3577
institution Universitas Islam Bandung
institution_id 198
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Islam Bandung
library_id 495
collection Repository Universitas Islam Bandung
repository_id 4254
subject_area Islam/Agama Islam
Islam and Social Sciences/Islam dan Ilmu-ilmu Sosial
Econmics/Ilmu Ekonomi
Medicine and Health/Ilmu Kedokteran, Ilmu Pengobatan dan Ilmu Kesehatan
city KOTA BANDUNG
province JAWA BARAT
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4254
first_indexed 2019-04-03T08:31:43Z
last_indexed 2019-04-03T08:31:43Z
recordtype dc
_version_ 1686102560045268992
score 17.203505