PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO

Main Author: Januarsyah, Mas Putra Zenno; Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Format: Article info application/pdf
Bahasa: ind
Terbitan: Sekolah Tinggi Hukum Bandung , 2017
Online Access: http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125
http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96
ctrlnum article-125
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="id-ID">PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO</title><creator>Januarsyah, Mas Putra Zenno; Sekolah Tinggi Hukum Bandung</creator><description lang="id-ID">AbstrakKetidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, kenyataannya telah menimbulkan kesulitan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero. Asas ultimum remedium sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero dengan menekankan pada penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Selanjutnya, sebagai upaya mengatasi ketidaksinkronan regulasi, Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN harus diperlakukan sebagai aturan khusus (lex specialis), sehingga berdasar adagium lex specialis derograt legi generale, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN harus menjadi dasar penyelesaiannya. Kemudian dikaitkan dengan waktu pengundangannya atau pemberlakuannya, undang-undang tersebut diundangkan lebih belakangan, maka berdasar adagium lex posteriori derograt legi priori, undang-undang BUMN dimaksud harus menjadi dasar hukumnya.Kata Kunci: Ultimum Remedium; BUMN; Korupsi.</description><publisher lang="en-US">Sekolah Tinggi Hukum Bandung</publisher><contributor lang="id-ID"/><date>2017-03-31</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>Other:</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125</identifier><identifier>10.25072/jwy.v1i1.125</identifier><source lang="en-US">Jurnal Wawasan Yuridika; Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017; 24-34</source><source lang="id-ID">Jurnal Wawasan Yuridika; Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017; 24-34</source><source>2549-0753</source><source>2549-0664</source><source>10.25072/jwy.v1i1</source><language>ind</language><relation>http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2017 Mas Putra Zenno Januarsyah</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</rights><recordID>article-125</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
File:application/pdf
File
author Januarsyah, Mas Putra Zenno; Sekolah Tinggi Hukum Bandung
title PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO
publisher Sekolah Tinggi Hukum Bandung
publishDate 2017
url http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125
http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96
contents AbstrakKetidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, kenyataannya telah menimbulkan kesulitan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero. Asas ultimum remedium sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero dengan menekankan pada penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Selanjutnya, sebagai upaya mengatasi ketidaksinkronan regulasi, Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN harus diperlakukan sebagai aturan khusus (lex specialis), sehingga berdasar adagium lex specialis derograt legi generale, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN harus menjadi dasar penyelesaiannya. Kemudian dikaitkan dengan waktu pengundangannya atau pemberlakuannya, undang-undang tersebut diundangkan lebih belakangan, maka berdasar adagium lex posteriori derograt legi priori, undang-undang BUMN dimaksud harus menjadi dasar hukumnya.Kata Kunci: Ultimum Remedium; BUMN; Korupsi.
id IOS4298.article-125
institution Sekolah Tinggi Hukum Bandung
institution_id 1066
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung
library_id 940
collection Jurnal Wawasan Yuridika
repository_id 4298
subject_area Criminal Law/Hukum Pidana
Private Law/Hukum Privat, Hukum Perdata
city BANDUNG
province JAWA BARAT
repoId IOS4298
first_indexed 2017-05-30T04:47:17Z
last_indexed 2019-05-07T06:28:29Z
recordtype dc
_version_ 1686108031903858688
score 17.203379