Lihat Juga

• Hubungan pusat dan daerah pasca desentralisasi konflik kepentingan badan pengusahaan batam dan pemerintah Kota Batam dalam pembagian kewenangan daerah Kota Batam 2007 2015 = Relations between central and local governmen after decentralization conflict interest between bifza Batam Indonesia free zone authority and Batam City government in regional authority of Batam City 2007 2015
  Terbitan: (2016)
• Kesiapan penataan kembali struktur birokrasi dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Studi kasus di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
  oleh: Abdul Rasyid Saleh, author, et al.
  Terbitan: (2000)
• Undang-Undang Otonomi Daerah: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Ppperimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• Mekanisme dan implikasi desentralisasi pelayanan publik terhadap wewenang pemerintah daerah ditinjau dari undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan
  oleh: Dian Kus Pratiwi
  Terbitan: (2014)
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  oleh: Maychel Daniel
  Terbitan: (2017)