Cover Image

Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia

Main Author: Sutrisno, (NIM. 4011611075)
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2020
Subjects:
K Law (General)
Online Access: http://repository.ubb.ac.id/3253/6/HALAMAN%20DEPAN.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/1/BAB%20I.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/2/BAB%20II.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/5/BAB%20III.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/3/BAB%20IV.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/
ctrlnum 3253
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ubb.ac.id/3253/</relation><title>Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia</title><creator>Sutrisno, (NIM. 4011611075)</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan/atau hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap narapidana korupsi ialah sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang luar biasa dan bagian dari pemidanaan yang berat dan setimpal terhadap narapidana korupsi. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis syarat penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tujuan pemidanaan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: pertama, hak politik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan melekat pada status warga negara. Penerapan sanksi pidana tambahan itu merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat narapidana korupsi sebagai warga negara karena berdampak pada tindakan penghapusan hak dan pengebirian hak politik narapidana korupsi sehingga penerapannya tidak memenuhi syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif partikularistik-relatif; kedua, teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia ialah pemasyarakatan yang juga merupakan rasionalitas pelaksanaan pidana penjara seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ialah sebagai alat pemidanaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia yaitu pemasyarakatan. Hal ini karena penerapan sanksi pidana tambahan itu akan menghambat pembentukkan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya.</description><date>2020-01-10</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.ubb.ac.id/3253/6/HALAMAN%20DEPAN.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.ubb.ac.id/3253/1/BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.ubb.ac.id/3253/2/BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.ubb.ac.id/3253/5/BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.ubb.ac.id/3253/3/BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.ubb.ac.id/3253/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Sutrisno, (NIM. 4011611075) (2020) Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung. </identifier><recordID>3253</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Sutrisno, (NIM. 4011611075)
title Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia
publishDate 2020
isbn 9784011611073
topic K Law (General)
url http://repository.ubb.ac.id/3253/6/HALAMAN%20DEPAN.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/1/BAB%20I.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/2/BAB%20II.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/5/BAB%20III.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/3/BAB%20IV.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.ubb.ac.id/3253/
contents Penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan/atau hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap narapidana korupsi ialah sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang luar biasa dan bagian dari pemidanaan yang berat dan setimpal terhadap narapidana korupsi. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis syarat penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tujuan pemidanaan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: pertama, hak politik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan melekat pada status warga negara. Penerapan sanksi pidana tambahan itu merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat narapidana korupsi sebagai warga negara karena berdampak pada tindakan penghapusan hak dan pengebirian hak politik narapidana korupsi sehingga penerapannya tidak memenuhi syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif partikularistik-relatif; kedua, teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia ialah pemasyarakatan yang juga merupakan rasionalitas pelaksanaan pidana penjara seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ialah sebagai alat pemidanaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia yaitu pemasyarakatan. Hal ini karena penerapan sanksi pidana tambahan itu akan menghambat pembentukkan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya.
id IOS5190.3253
institution Universitas Bangka Belitung
institution_id 170
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Bangka Belitung
library_id 475
collection Repository Universitas Bangka Belitung
repository_id 5190
city BANGKA
province KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS5190
first_indexed 2020-04-15T23:54:03Z
last_indexed 2020-04-15T23:54:03Z
recordtype dc
_version_ 1686318720657391616
score 17.610468

Lihat Juga