PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Main Author: Nurachmad, Much
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Lex Jurnalica , 2018
Online Access: https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2433
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2433/2087
ctrlnum article-2433
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA</title><creator>Nurachmad, Much</creator><description lang="en-US">AbstractCurrently, Indonesia is focusing on infrastructure development, which consists of social infrastructure and economic infrastructure. The infrastructure development aims to accelerate the provision of public services to the community. However, this development requires a huge amount of budget, while the amount of state budget for infrastructure is limited. As a solution, the government encourages the private sector to participate in infrastructure development through alternative financing schemes, which we call Public Private Partnership (PPP).The methodology in this paper is descriptive normative. The aim of this paper is focusing on knowing the scheme of KPBU scheme based on the latest regulation that is Perpres 38 the Year 2015 and its derivative regulation.The conclusion of this paper is government&#xC2;&#xA0; need PPP scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia, which now have complete andoperational regulation.&#xC2;&#xA0;Keywords: infrastructure, public private partnership (PPP) &#xC2;&#xA0;Abstrak Saat ini, Indonesia sedang memfokuskan pembangunan dalam bidang infrastruktur, baik infrastruktur sosial maupun infrastruktur ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan pelayanan umum untuk masyarakat. Namun dalam prosesnya, pembangunan ini membutuhkan jumlah anggaran yang sangat besar, sementara jumlah alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembanguman infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).Metodologi dalam tulisan ini bersifat deskriptif normatif, dengan tujuan penulisannya yang berfokus untuk mengetahui pengaturan skema KPBU berdasarkan peraturan terbaru yaitu Perpres 38 Tahun 2015 dan peraturan turunannya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai upaya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia memerlukan skema pembiayaan KPBU yang saat ini sudah memiliki peraturan yang lengkap dan operasional.&#xC2;&#xA0;Kata kunci: infrastruktur, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)</description><publisher lang="en-US">Lex Jurnalica</publisher><publisher lang="id-ID">Lex Jurnalica</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2018-10-08</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2433</identifier><source lang="en-US">Lex Jurnalica; Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica</source><source lang="id-ID">Lex Jurnalica; Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica</source><source>2528-3251</source><source>1858-0262</source><language>eng</language><relation>https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2433/2087</relation><recordID>article-2433</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Nurachmad, Much
title PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
publisher Lex Jurnalica
publishDate 2018
url https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2433
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2433/2087
contents AbstractCurrently, Indonesia is focusing on infrastructure development, which consists of social infrastructure and economic infrastructure. The infrastructure development aims to accelerate the provision of public services to the community. However, this development requires a huge amount of budget, while the amount of state budget for infrastructure is limited. As a solution, the government encourages the private sector to participate in infrastructure development through alternative financing schemes, which we call Public Private Partnership (PPP).The methodology in this paper is descriptive normative. The aim of this paper is focusing on knowing the scheme of KPBU scheme based on the latest regulation that is Perpres 38 the Year 2015 and its derivative regulation.The conclusion of this paper is government need PPP scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia, which now have complete andoperational regulation. Keywords: infrastructure, public private partnership (PPP)  Abstrak Saat ini, Indonesia sedang memfokuskan pembangunan dalam bidang infrastruktur, baik infrastruktur sosial maupun infrastruktur ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan pelayanan umum untuk masyarakat. Namun dalam prosesnya, pembangunan ini membutuhkan jumlah anggaran yang sangat besar, sementara jumlah alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembanguman infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).Metodologi dalam tulisan ini bersifat deskriptif normatif, dengan tujuan penulisannya yang berfokus untuk mengetahui pengaturan skema KPBU berdasarkan peraturan terbaru yaitu Perpres 38 Tahun 2015 dan peraturan turunannya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai upaya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia memerlukan skema pembiayaan KPBU yang saat ini sudah memiliki peraturan yang lengkap dan operasional. Kata kunci: infrastruktur, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)
id IOS611.article-2433
institution Universitas Esa Unggul
institution_id 95
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Esa Unggul
library_id 487
collection Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
repository_id 611
subject_area Hukum
city JAKARTA PUSAT
province DKI JAKARTA
repoId IOS611
first_indexed 2021-12-31T07:55:36Z
last_indexed 2021-12-31T07:55:36Z
recordtype dc
_version_ 1722478145212252160
score 17.60897