Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara

Main Author: Eddyono, Luthfi Widagdo
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 2018
Subjects:
Online Access: http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1529
http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1529/381
ctrlnum article-1372
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara</title><creator>Eddyono, Luthfi Widagdo</creator><subject lang="en-US">Hak Pengelolaan Kekayaan Negara; Perguruan Tinggi; Mahkamah Konstitusi</subject><description lang="en-US">Pada 12 Desember 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara 103/PUU-X/2012. Perkara tersebut diajukan oleh para mahasiswa hukum dari Universitas Andalas yang pada pokoknya mempersoalkan salah satunya terkait dengan konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi yang sejatinya memang rentan untuk disalahgunakan. Tulisan ini akan mengkaji putusan tersebut, serta putusan atas isu-isu lainnya untuk melihat keterkaitan satu sama lain seperti mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum. Tulisan ini juga mengaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan putusan-putusan sebelumnya secara komprehensif. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Walau demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan, pemerintah justru telah memberi &#x201C;fleksibilitas&#x201D; dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang tentu saja rentan untuk disalahgunakan, sehingga penulis merekomendasikan urgensinya pengaturan tata kelola perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan dan termasuk pencegahan atas tindakan koruptif.On December 12, 2013, the Constitutional Court has ruled the case 103/PUU-X/2012. The case was filed by law students from the University of Andalas who questioned related to the constitutionality of the right of the management of state assets handled by universities that are actually vulnerable to misuse. This paper will examine the decision, as well as the decision on other issues to see the interrelationship of each other such as the constitutionality of the organization of state universities legal entities. This paper also links the Decision with previous decisions in a comprehensive description. Ultimately, the Constitutional Court has declared that the transfer of state property rights to universities is constitutional, as long as the ownership of the state&#x2019;s property is not transferred and its execution is carried out in accordance with the requirements stipulated by the government. Nevertheless, the facts revealed in the trial even the government has given &#x201C;flexibility&#x201D; in the management and financial management of universities, both in the allocation and in the use of funds either sourced from the state budget or from other sources of funding which of course vulnerable to abuse. That is why the author recommend the urgency of governance regulations of universities to avoid misuse of management and including the prevention of corrupt acts.</description><publisher lang="en-US">Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2018-09-18</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1529</identifier><identifier>10.31078/jk1529</identifier><source lang="en-US">Jurnal Konstitusi; Vol 15, No 2 (2018); 414-432</source><source>2548-1657</source><source>1829-7706</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1529/381</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2018 Jurnal Konstitusi</rights><recordID>article-1372</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Eddyono, Luthfi Widagdo
title Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara
publisher Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
publishDate 2018
topic Hak Pengelolaan Kekayaan Negara
Perguruan Tinggi
Mahkamah Konstitusi
url http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1529
http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1529/381
contents Pada 12 Desember 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara 103/PUU-X/2012. Perkara tersebut diajukan oleh para mahasiswa hukum dari Universitas Andalas yang pada pokoknya mempersoalkan salah satunya terkait dengan konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi yang sejatinya memang rentan untuk disalahgunakan. Tulisan ini akan mengkaji putusan tersebut, serta putusan atas isu-isu lainnya untuk melihat keterkaitan satu sama lain seperti mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum. Tulisan ini juga mengaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan putusan-putusan sebelumnya secara komprehensif. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Walau demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan, pemerintah justru telah memberi “fleksibilitas” dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang tentu saja rentan untuk disalahgunakan, sehingga penulis merekomendasikan urgensinya pengaturan tata kelola perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan dan termasuk pencegahan atas tindakan koruptif.On December 12, 2013, the Constitutional Court has ruled the case 103/PUU-X/2012. The case was filed by law students from the University of Andalas who questioned related to the constitutionality of the right of the management of state assets handled by universities that are actually vulnerable to misuse. This paper will examine the decision, as well as the decision on other issues to see the interrelationship of each other such as the constitutionality of the organization of state universities legal entities. This paper also links the Decision with previous decisions in a comprehensive description. Ultimately, the Constitutional Court has declared that the transfer of state property rights to universities is constitutional, as long as the ownership of the state’s property is not transferred and its execution is carried out in accordance with the requirements stipulated by the government. Nevertheless, the facts revealed in the trial even the government has given “flexibility” in the management and financial management of universities, both in the allocation and in the use of funds either sourced from the state budget or from other sources of funding which of course vulnerable to abuse. That is why the author recommend the urgency of governance regulations of universities to avoid misuse of management and including the prevention of corrupt acts.
id IOS6968.article-1372
institution Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
institution_id 1747
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
library_id 1454
collection Jurnal Konstitusi
repository_id 6968
subject_area Constitutional Law of Indonesia/Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
city JAKARTA PUSAT
province DKI JAKARTA
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS6968
first_indexed 2019-03-27T08:42:39Z
last_indexed 2019-03-27T08:42:39Z
recordtype dc
_version_ 1686477614226604032
score 17.610468