Lihat Juga

• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• Peran dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan MA No.389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)
  oleh: Helthon Boy Santoso
  Terbitan: (2015)
• STATUS HUKUM ASET PERSEROAN PAILIT YANG TERIKAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)
  oleh: ARFAN, Sulaedi
  Terbitan: (2018)
• Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (analisi putusan pailit nomor 25/PAILIT/2009/PN. Niaga Jkt. Pusat dan putusan peninjauan kembali nomor 49/PK/PDT.SUS/2011) = Legal protection of workers compensation payments linked with bankruptcy and suspension of payment act 2004 and employment act 2003 (analysis of bankruptcy decision no. 25/bankruptcy/2009/court commercial Central Jakarta and decision review no. 49/Decision review/special civil/2011)
  oleh: Gerindo Joyo Negoro, author
  Terbitan: (2015)