Lihat Juga

• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• Kedudukan hukum pihak ketiga dalam perlawanan terhadap sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
  oleh: Riky Rizkian Harahap
• Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Kurator Atas Harta Pailit Dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Analisis Putusan 49 Pk/ Pdt.Sus-Pailit/2013 )
  oleh: Ulfah, .
  Terbitan: (2017)
• Peran dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan MA No.389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)
  oleh: Helthon Boy Santoso
  Terbitan: (2015)
• EKSISTENSI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  oleh: PANDIANGAN, FANDY KEVIN M
  Terbitan: (2015)