Cover Image

Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar)

Main Author: Azre, Ilham Aldelano
Format: Article info application/pdf Journal
Bahasa: eng
Terbitan: Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas , 2019
Online Access: http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/17
http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/17/14
ctrlnum article-17
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar)</title><creator>Azre, Ilham Aldelano</creator><description lang="en-US">BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. BUMD banyak dijalankan tidak secara efisien,inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk, perilaku perburuan rente dalam kebijakan, serta ketidak efisienan dalam menjalankan perusahaan, serta tidak adanya tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sehingga prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas serta keadilan menjadi pemasalahan yang mendasar dalam pengelolaan BUMD. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah.</description><publisher lang="en-US">Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas</publisher><date>2019-06-29</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/17</identifier><identifier>10.25077/jakp.2.3.187-203.2017</identifier><source lang="en-US">Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik; Vol 2 No 3 (2017): Vol 2, No 3 (2017): April; 187-203</source><source>2657-0092</source><source>2301-4342</source><language>eng</language><relation>http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/17/14</relation><recordID>article-17</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:Journal
author Azre, Ilham Aldelano
title Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar)
publisher Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas
publishDate 2019
url http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/17
http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/17/14
contents BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. BUMD banyak dijalankan tidak secara efisien,inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk, perilaku perburuan rente dalam kebijakan, serta ketidak efisienan dalam menjalankan perusahaan, serta tidak adanya tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sehingga prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas serta keadilan menjadi pemasalahan yang mendasar dalam pengelolaan BUMD. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah.
id IOS7724.article-17
institution Universitas Andalas
affiliation onesearch.perpusnas.go.id
institution_id 24
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Andalas
library_id 275
collection JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
repository_id 7724
city KOTA PADANG
province SUMATERA BARAT
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS7724
first_indexed 2019-07-19T03:58:32Z
last_indexed 2020-12-20T03:00:20Z
recordtype dc
_version_ 1686564607355781120
score 17.60897

Lihat Juga