SISTEM PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG BUKTI DI PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
Daftar Isi:
- Untuk menganalisis Sistem Penyimpanan Bukti Narkoba Serta Tanggung jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis empiris yang ditunjang juga secara wawancara terstruktur. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: (a) Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu, Ekstaksi dan Ganja di penyidik Badan Narkotika : (a1) Melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat perintah penyitaan (SPSita); (a2) Mencatat ke dalam buku register dftar barang bukti; (a3) Menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya ; ( bukan) Mengontrol barang bukti untuk dilakukan berkala/periodek dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;(a5)Mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan, yang dilampiri surat perintah pengeluaran Barang Bukti (SPPBB).(b) pihak yang Bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang bukti yang disimpan di penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu penyidik BNN yang menggunakan atau menghilangkan barang bukti bukan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana diatur dalam perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 atau dengan kata lain ia telah menggelapkan barang bukti, dapat diajukan agar dilakukan pemeriksaan untuk dilihat apakah terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan: (a) Agar Penerapan Undang-undangan yang mengatur semua tentang Pidana Narkotika lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam proses penyidik Tinak Pidana Narkotika. (b) Agar Badan Narkotika Nasional Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkotika yang terjadi. (c) Agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi factor penghambat atau memperlambat proses penyidikan.