Cover Image

Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala

Main Author: Wardani, Dini Panca
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Trunojoyo Madura University , 2018
Subjects:
pengadaan tanah
ganti kerugian
pertanggungjawaban
Online Access: https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3460
https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3460/pdf
ctrlnum article-3460
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala</title><creator>Wardani, Dini Panca</creator><subject lang="en-US">pengadaan tanah; ganti kerugian; pertanggungjawaban.</subject><description lang="en-US">Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan realisasi dari amanat pasal 6, 27, 34, 40 UUPA dan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi sumberdaya tanah merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah pokok yang menjadi sorotan atau perhatian dalam pelaksanaan pengadaan hak atas tanah adalah hal - hal menyangkut hak-hak atas tanah yang status dari hak atas tanah itu akan dicabut atau dibebaskan, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur yang paling pokok dalam pengadaan hak atas tanah adalah ganti rugi yang diberikan sebagai pengganti atas hak yang telah dicabut atau dibebaskan tersebut. Dalam praktek pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan apa dicita-citakan oleh undang-undang. Dimana seringkali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak memperhatikan kemaslahatan pemegang hak perorangan, dalam arti bahwa pemegang hak perorangan seringkali berada dalam posisi yang dirugikan oleh pemerintah.</description><publisher lang="en-US">Trunojoyo Madura University</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2018-01-08</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3460</identifier><identifier>10.21107/ri.v12i2.3460</identifier><source lang="en-US">Rechtidee; Vol 12, No 2 (2017): December; 286-305</source><source lang="id-ID">RechtIdee; Vol 12, No 2 (2017): December; 286-305</source><source>2502-762X</source><source>1907-5790</source><source>10.21107/ri.v12i2</source><language>eng</language><relation>https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3460/pdf</relation><relation>10.21107/ri.v12i2.3460.g2555</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2018 Rechtidee</rights><recordID>article-3460</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Wardani, Dini Panca
title Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala
publisher Trunojoyo Madura University
publishDate 2018
topic pengadaan tanah
ganti kerugian
pertanggungjawaban
url https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3460
https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3460/pdf
contents Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan realisasi dari amanat pasal 6, 27, 34, 40 UUPA dan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi sumberdaya tanah merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah pokok yang menjadi sorotan atau perhatian dalam pelaksanaan pengadaan hak atas tanah adalah hal - hal menyangkut hak-hak atas tanah yang status dari hak atas tanah itu akan dicabut atau dibebaskan, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur yang paling pokok dalam pengadaan hak atas tanah adalah ganti rugi yang diberikan sebagai pengganti atas hak yang telah dicabut atau dibebaskan tersebut. Dalam praktek pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan apa dicita-citakan oleh undang-undang. Dimana seringkali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak memperhatikan kemaslahatan pemegang hak perorangan, dalam arti bahwa pemegang hak perorangan seringkali berada dalam posisi yang dirugikan oleh pemerintah.
id IOS2452.article-3460
institution Universitas Trunojoyo Madura
institution_id 124
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura
library_id 610
collection RechtIdee
repository_id 2452
city BANGKALAN
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS2452
first_indexed 2018-01-09T21:37:19Z
last_indexed 2020-07-02T23:10:33Z
recordtype dc
_version_ 1685788059674607616
score 17.606274

Lihat Juga