EKSISTENSI HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA

Main Author: RAHIM M, ABD.
Format: Thesis NonPeerReviewed Image Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2020
Subjects:
Online Access: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/
ctrlnum 3814
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/</relation><title>EKSISTENSI HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN&#xD; DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA</title><creator>RAHIM M, ABD.</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi hak&#xD; konstitusional presiden dalam pengangkatan menteri negara serta untuk&#xD; mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum hak konstitusional&#xD; presiden terhadap pengangkatan menteri negara.&#xD; Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan&#xD; metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan&#xD; pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan&#xD; hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum&#xD; tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat&#xD; menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang erat akan kaitannya&#xD; dengan penelitian ini.&#xD; Adapun hasil penelitian, yaitu (1) eksistensi hak konstitusional presiden&#xD; terhadap pengangkatan menteri negara bukan lagi murni, karena adanya&#xD; dukungan partai politik terhadap presiden diparlemen, sehingga terjadi&#xD; pembagian kekuasaan kepada partai pengusung. Bukan lagi berdasarkan&#xD; kecakapan dan profesionaliatas berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008&#xD; tentang Kementerian Negara. (2) Kedudukan hukum hak konstitusional&#xD; presiden diatur secara tegas dalam kostitusi yakni Pasal 17 ayat (2) UUD&#xD; NRI 1945 dan pelaksanaannya diatur melalui UU No. 39 Tahun 2008&#xD; tentang Kementerian Negara.</description><date>2020-11-30</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Image:Image</type><language>ind</language><identifier>/id/eprint/3814/1/B11116010_skripsi%20cover1.png</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>/id/eprint/3814/2/B11116010_skripsi%201-2.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>/id/eprint/3814/3/B11116010_skripsi%20dp.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>/id/eprint/3814/4/B11116010_skripsi.pdf</identifier><identifier> RAHIM M, ABD. (2020) EKSISTENSI HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin. </identifier><recordID>3814</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Image:Image
Image
Book:Book
Book
author RAHIM M, ABD.
title EKSISTENSI HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI NEGARA
publishDate 2020
topic K Law (General)
url http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/
contents Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi hak konstitusional presiden dalam pengangkatan menteri negara serta untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan menteri negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang erat akan kaitannya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian, yaitu (1) eksistensi hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan menteri negara bukan lagi murni, karena adanya dukungan partai politik terhadap presiden diparlemen, sehingga terjadi pembagian kekuasaan kepada partai pengusung. Bukan lagi berdasarkan kecakapan dan profesionaliatas berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2) Kedudukan hukum hak konstitusional presiden diatur secara tegas dalam kostitusi yakni Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pelaksanaannya diatur melalui UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
id IOS17219.3814
institution Universitas Hasanuddin
institution_id 29
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Hasanuddin
library_id 491
collection Repositori Universitas Hasanuddin
repository_id 17219
city KOTA MAKASSAR
province SULAWESI SELATAN
repoId IOS17219
first_indexed 2022-06-29T00:59:36Z
last_indexed 2022-06-29T00:59:36Z
recordtype dc
_version_ 1736930164883849216
score 17.60987