Lihat Juga

• Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch / Raissa Lareka Putri
  oleh: Raissa Lareka Putri, author
  Terbitan: (2014)
• Analisis pelaksanaan parate eksekusi terhadap agunan yang dijaminkan credietverband setelah berlakunya undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah = Analysis on the self enforcement implementation (parate executie) of the warranted collateral credietverband concerning the enactment of law no. 4 of 1996 regarding the mortgage right over land and objects related to land
  oleh: Rissa Zeno Tulus Putri, author
  Terbitan: (2016)
• Efektifitas implementasi parate eksekusi obyek hak tanggungan menurut pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
  oleh: Halimatu Sadiah, author, et al.
  Terbitan: (2008)
• Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektifitas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martadinata Malang)
  oleh: Kurniawan, Dewangga
  Terbitan: (2018)
• Eksekusi hak tanggungan berdasarkan UU No.4/1996 tentang hak beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pelaksanaan dan hambatanya dalam praktek
  Terbitan: (2001)