Lihat Juga

• Pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah = The implementation of direct enforcement of Indonesian mortgage based on power of attorney according to Law no. 4 1996 on direct enforcement
  oleh: Karina Setyowati, author
  Terbitan: (2013)
• Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch / Raissa Lareka Putri
  oleh: Raissa Lareka Putri, author
  Terbitan: (2014)
• Efektifitas implementasi parate eksekusi obyek hak tanggungan menurut pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
  oleh: Halimatu Sadiah, author, et al.
  Terbitan: (2008)
• Eksekusi hak tanggungan berdasarkan UU No.4/1996 tentang hak beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pelaksanaan dan hambatanya dalam praktek
  Terbitan: (2001)
• Penolakan pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan : analisa putusan mahkamah agung no. 212/K/TUN/2010 = The rejection over the auction of parate execution mortgage : the enalysis of supreme court decision no. 212/K/TUN/2010
  oleh: Torang, Grace Anne, author, et al.
  Terbitan: (2012)