Penegakan hukum terhadap penanganan polusi udara lintas batas negara di wilayah Asia Tenggara = Law enforcement in handling transboundary air pollution in Southeast Asia / Fitri Amelina
Main Author: | Fitri Amelina, author |
---|---|
Format: | Bachelors |
Terbitan: |
, 2015
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-3/20411782-S60444-Fitri Amelina.pdf |
ctrlnum |
20411782 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Penegakan hukum terhadap penanganan polusi udara lintas batas negara di wilayah Asia Tenggara = Law enforcement in handling transboundary air pollution in Southeast Asia / Fitri Amelina</title><creator>Fitri Amelina, author</creator><type>Thesis:Bachelors</type><place/><publisher/><date>2015</date><description><b>ABSTRAK</b><br>
Polusi udara lintas batas negara merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi
ketika polusi dari suatu negara berpindah ke negara lain. Penanganan terhadap
polusi udara lintas batas negara menjadi penting karena kerugian tidak hanya
terjadi di negara asal melainkan negara yang terkena dampak polusi. Polusi udara
lintas batas negara terus berkembang terutama di ASEAN. Polusi asap yang
disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat musim El Nino
berpindah ke Singapura dan Malaysia dipicu oleh angin muson. ASEAN memiliki
instrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
(“AATHP”) yang mulai berlaku sejak tahun 2003. AATHP mengatur adanya
pengumpulan data, pengawasan, evaluasi dan penanganan kebakaran hutan untuk
mengurangi polusi asap lintas batas negara. Namun, pada praktiknya, ketentuan
tersebut dirasa belum mampu melakukan pengembangan teknologi pemadaman
api di hutan atau lahan yang berada di wilayah terpencil. Koordinasi dan kerja
sama regional dalam penanganan polusi asap lintas batas negara juga belum
optimal. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang memadai di tingkat
nasional untuk mencegah sistem tebang bakar lahan (slash and burn); tindak
lanjut bagi pelanggar, baik pelaku industri skala kecil maupun skala besar; dan
adanya sosialisasi kepada masyarakat terpencil akan bahaya sistem tebang bakar
lahan yang tadinya merupakan salah satu kearifan tradisional yang diakui oleh
negara Indonesia.
<hr>
<b>ABSTRACT</b><br>
Transboundary air pollution is an environmental problem that occurs when
pollution moves from one country to another country. Managing and handling
transboundary air pollution become important because loss does not only suffered
by home country but also affected country. Transboundary air pollution has been
growing continually, especially in ASEAN. Haze pollution caused by land and
forest fires in Indonesia during El Nino season moved to Singapore and Malaysia
triggered by monsoon. ASEAN has legal instrument named ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution ("AATHP") which has came into force since
2003. AATHP has several main provis1ion namely data collection, monitoring,
evaluation and handling of forest fires to reduce transboundary haze pollution.
However, in practice, these provisions are still not be able to provide and develop
sufficient land or forest fire fighting technology that happened in remote areas.
Regional coordination and cooperation yet has not performed optimally. In
addition, this also required strict law enforcement at the national level to prevent
slash and burn; further investigation for offenders, both small scale industry and
large scale industry; and socialization to remote communities or indigenous
people about the dangers of slash and burn method that had been one of their local
wisdoms that also recognized by Indonesia.</description><subject>Transboundary pollution</subject><identifier>20411782</identifier><source>http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-3/20411782-S60444-Fitri Amelina.pdf</source><recordID>20411782</recordID></dc>
|
format |
Thesis:Bachelors Thesis |
author |
Fitri Amelina, author |
title |
Penegakan hukum terhadap penanganan polusi udara lintas batas negara di wilayah Asia Tenggara = Law enforcement in handling transboundary air pollution in Southeast Asia / Fitri Amelina |
publishDate |
2015 |
topic |
Transboundary pollution |
url |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-3/20411782-S60444-Fitri Amelina.pdf |
contents |
<b>ABSTRAK</b><br>
Polusi udara lintas batas negara merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi
ketika polusi dari suatu negara berpindah ke negara lain. Penanganan terhadap
polusi udara lintas batas negara menjadi penting karena kerugian tidak hanya
terjadi di negara asal melainkan negara yang terkena dampak polusi. Polusi udara
lintas batas negara terus berkembang terutama di ASEAN. Polusi asap yang
disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat musim El Nino
berpindah ke Singapura dan Malaysia dipicu oleh angin muson. ASEAN memiliki
instrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
(“AATHP”) yang mulai berlaku sejak tahun 2003. AATHP mengatur adanya
pengumpulan data, pengawasan, evaluasi dan penanganan kebakaran hutan untuk
mengurangi polusi asap lintas batas negara. Namun, pada praktiknya, ketentuan
tersebut dirasa belum mampu melakukan pengembangan teknologi pemadaman
api di hutan atau lahan yang berada di wilayah terpencil. Koordinasi dan kerja
sama regional dalam penanganan polusi asap lintas batas negara juga belum
optimal. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang memadai di tingkat
nasional untuk mencegah sistem tebang bakar lahan (slash and burn); tindak
lanjut bagi pelanggar, baik pelaku industri skala kecil maupun skala besar; dan
adanya sosialisasi kepada masyarakat terpencil akan bahaya sistem tebang bakar
lahan yang tadinya merupakan salah satu kearifan tradisional yang diakui oleh
negara Indonesia.
<hr>
<b>ABSTRACT</b><br>
Transboundary air pollution is an environmental problem that occurs when
pollution moves from one country to another country. Managing and handling
transboundary air pollution become important because loss does not only suffered
by home country but also affected country. Transboundary air pollution has been
growing continually, especially in ASEAN. Haze pollution caused by land and
forest fires in Indonesia during El Nino season moved to Singapore and Malaysia
triggered by monsoon. ASEAN has legal instrument named ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution ("AATHP") which has came into force since
2003. AATHP has several main provis1ion namely data collection, monitoring,
evaluation and handling of forest fires to reduce transboundary haze pollution.
However, in practice, these provisions are still not be able to provide and develop
sufficient land or forest fire fighting technology that happened in remote areas.
Regional coordination and cooperation yet has not performed optimally. In
addition, this also required strict law enforcement at the national level to prevent
slash and burn; further investigation for offenders, both small scale industry and
large scale industry; and socialization to remote communities or indigenous
people about the dangers of slash and burn method that had been one of their local
wisdoms that also recognized by Indonesia. |
id |
IOS18064.20411782 |
institution |
Universitas Indonesia |
institution_id |
51 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Indonesia |
library_id |
492 |
collection |
Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia |
repository_id |
18064 |
city |
KOTA DEPOK |
province |
JAWA BARAT |
repoId |
IOS18064 |
first_indexed |
2022-12-13T09:03:55Z |
last_indexed |
2022-12-13T09:03:55Z |
recordtype |
dc |
merged_child_boolean |
1 |
_version_ |
1752191030804873218 |
score |
17.60897 |