Lihat Juga

• Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch / Raissa Lareka Putri
  oleh: Raissa Lareka Putri, author
  Terbitan: (2014)
• Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Atas Benda Tak Bergerak
  oleh: Aziz, Emillia
  Terbitan: (1982)
• Pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah = The implementation of direct enforcement of Indonesian mortgage based on power of attorney according to Law no. 4 1996 on direct enforcement
  oleh: Karina Setyowati, author
  Terbitan: (2013)
• Hipotik atas satuan rumah susun dalam pemberian kredit bank dengan bank tabungan Negara sebagai tinjauan
  Terbitan: (1995)
• Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektifitas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martadinata Malang)
  oleh: Kurniawan, Dewangga
  Terbitan: (2018)