ctrlnum 37458
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unair.ac.id/37458/</relation><title>PRINSIP PRIMAAT PREVAILS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERS</title><creator>ABDUL FATAH, 031141130</creator><subject>K5015.4-5350 Criminal law</subject><subject>PN4699-5650 Journalism. The periodical press, etc</subject><description>Penelitian tesis ini dilakukan untuk menelaah prinsip primaat prevails&#xD; (utama/didahulukan) dalam penegakan hukum tindak pidana pers. Pada&#xD; penegakan hukum tindak pidana pers sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah&#xD; Agung Nomor 1608 K/Pid/2005, berlaku prinsip primaat prevails bagi Undang-&#xD; Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Padahal tidak ada&#xD; ketentuan yang mengharuskan prinsip primaat prevails diterapkan dalam&#xD; penegakan hukum tindak pidana pers, karena UU pers bukan lex specilist dan/atau&#xD; statute law prevails. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah pertama,&#xD; Apakah dasar pemikiran dinyatakannya Undang-undang Pers sebagai Primaat&#xD; Prevails dalam kasus tindak pidana pers? Kedua, Apakah akibat hukum atas tidak&#xD; diterapkannya Undang-undang Pers sebagai Primaat Prevails dalam kasus tindak&#xD; pidana pers?&#xD; Pada penelitian tesis ini disimpulkan bahwa, UU Pers bukan primaat&#xD; prevails dan/atau statute law prevails, sehingga dalam penegakan hukum tindak&#xD; pidana pers tidak berlaku prinsip primaat prevails. Pada beberapa kasus, akibat&#xD; hukum tidak diterapkannya UU Pers sebagai primaat prevails, hanya terkait pada&#xD; putusan hakim. Akan tetapi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Pers&#xD; Pers tidak ada keharusan untuk menjadikan UU Pers sebagai primaat prevails,&#xD; karena di ketentuan tersebut dijelaskan bahwa segala peraturan perundangundangan&#xD; di bidang pers tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU&#xD; Pers.</description><date>2013-05-17</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.unair.ac.id/37458/2/gdlhub-gdl-s2-2013-fatahabdul-27702-3.abst-i.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.unair.ac.id/37458/1/gdlhub-gdl-s2-2013-fatahabdul-27702-full%20text.pdf</identifier><identifier> ABDUL FATAH, 031141130 (2013) PRINSIP PRIMAAT PREVAILS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. </identifier><relation>http://lib.unair.ac.id</relation><recordID>37458</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author ABDUL FATAH, 031141130
title PRINSIP PRIMAAT PREVAILS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERS
publishDate 2013
topic K5015.4-5350 Criminal law
PN4699-5650 Journalism. The periodical press
etc
url http://repository.unair.ac.id/37458/2/gdlhub-gdl-s2-2013-fatahabdul-27702-3.abst-i.pdf
http://repository.unair.ac.id/37458/1/gdlhub-gdl-s2-2013-fatahabdul-27702-full%20text.pdf
http://repository.unair.ac.id/37458/
http://lib.unair.ac.id
contents Penelitian tesis ini dilakukan untuk menelaah prinsip primaat prevails (utama/didahulukan) dalam penegakan hukum tindak pidana pers. Pada penegakan hukum tindak pidana pers sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1608 K/Pid/2005, berlaku prinsip primaat prevails bagi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Padahal tidak ada ketentuan yang mengharuskan prinsip primaat prevails diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana pers, karena UU pers bukan lex specilist dan/atau statute law prevails. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah pertama, Apakah dasar pemikiran dinyatakannya Undang-undang Pers sebagai Primaat Prevails dalam kasus tindak pidana pers? Kedua, Apakah akibat hukum atas tidak diterapkannya Undang-undang Pers sebagai Primaat Prevails dalam kasus tindak pidana pers? Pada penelitian tesis ini disimpulkan bahwa, UU Pers bukan primaat prevails dan/atau statute law prevails, sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana pers tidak berlaku prinsip primaat prevails. Pada beberapa kasus, akibat hukum tidak diterapkannya UU Pers sebagai primaat prevails, hanya terkait pada putusan hakim. Akan tetapi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Pers Pers tidak ada keharusan untuk menjadikan UU Pers sebagai primaat prevails, karena di ketentuan tersebut dijelaskan bahwa segala peraturan perundangundangan di bidang pers tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pers.
id IOS3215.37458
institution Universitas Airlangga
institution_id 33
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Airlangga
library_id 468
collection Airlangga Institutional Repositories
repository_id 3215
subject_area Adat Istiadat
Administrasi Negara dan Militer
Agama
city KOTA SURABAYA
province JAWA TIMUR
repoId IOS3215
first_indexed 2016-09-24T05:37:27Z
last_indexed 2016-09-24T05:37:27Z
recordtype dc
_version_ 1675277551024472064
score 17.607244