Cover Image

EKSISTENSI HAK ULAYAT DI DALAM KAWASAN HUTAN

Main Author: WIJOSENO, 030610166 N
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2009
Subjects:
HD101-1395.5 Land use Land tenure
K3150 Public law
SD Forestry
Online Access: http://repository.unair.ac.id/38223/1/gdlhub-gdl-s3-2010-wijoseno-11194-tmk540-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/38223/2/gdlhub-gdl-s3-2010-wijoseno-10447-tmk5409.pdf
http://repository.unair.ac.id/38223/
http://lib.unair.ac.id
ctrlnum 38223
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unair.ac.id/38223/</relation><title>EKSISTENSI HAK ULAYAT DI DALAM KAWASAN HUTAN</title><creator>WIJOSENO, 030610166 N</creator><subject>HD101-1395.5 Land use Land tenure</subject><subject>K3150 Public law</subject><subject>SD Forestry</subject><description>Pengakuan keberadaan Hak Ulayat diakui oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sepanjang Eksistensinya masih ada., sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 3 jo Pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya hak-hak Ulayat, maupun hak-hak lainya sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur secara khusus. Selain itu tersirat pengakuan hak ulayat yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2) jo Pasal 28I ayat(2). Sedangkan Pengakuan Keberadaaan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak secara detail mengenai pengaturan keberadaan hak ulayat. Melainkan hanya mengatur mengenai keberadaan hutan adat dan masyarakat hukum adat, meskipun rumusan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. meskipun UUK merupakan undang-undang bersifat khusus, sedangkan UUPA bersifat umum. Banyak pemanfaatan hutan dengan sengaja tidak ijin, yang mana didalamnya terdapat hutan adat atau hutan ulayat yang merupakan perwujudan dari hak ulayat masyarakat adat setempat, sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak adat tersebut antara lain : Peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, Tidak adanya peraturan tentang kepemilikan kolektif atas tanah, yang membuat ketidakjelasan prosedur pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas tanah; Lemahnya kapasitas kelembagaan, baik BPN maupun birokrasi yang terdapat diinternal kabupaten. Kebijakan nasional dan regional serta proses perencanaan tata ruang yang lebih mementingkan konversi tanah ulayat dan hutan guna pengembangan industri atau perkebunan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kabupaten. Maka dari itu diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui musyawarah, Badan Peradilan, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Cara-cara melalui Arbitrase dan APS lebih dilanjutkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi antara instansi-instansi Pemerintah harus diselesaikan secara musyawarah atau melalui instansi yang lebih tinggi.</description><date>2009</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.unair.ac.id/38223/1/gdlhub-gdl-s3-2010-wijoseno-11194-tmk540-k.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.unair.ac.id/38223/2/gdlhub-gdl-s3-2010-wijoseno-10447-tmk5409.pdf</identifier><identifier> WIJOSENO, 030610166 N (2009) EKSISTENSI HAK ULAYAT DI DALAM KAWASAN HUTAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. </identifier><relation>http://lib.unair.ac.id</relation><recordID>38223</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author WIJOSENO, 030610166 N
title EKSISTENSI HAK ULAYAT DI DALAM KAWASAN HUTAN
publishDate 2009
topic HD101-1395.5 Land use Land tenure
K3150 Public law
SD Forestry
url http://repository.unair.ac.id/38223/1/gdlhub-gdl-s3-2010-wijoseno-11194-tmk540-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/38223/2/gdlhub-gdl-s3-2010-wijoseno-10447-tmk5409.pdf
http://repository.unair.ac.id/38223/
http://lib.unair.ac.id
contents Pengakuan keberadaan Hak Ulayat diakui oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sepanjang Eksistensinya masih ada., sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 3 jo Pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya hak-hak Ulayat, maupun hak-hak lainya sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur secara khusus. Selain itu tersirat pengakuan hak ulayat yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2) jo Pasal 28I ayat(2). Sedangkan Pengakuan Keberadaaan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak secara detail mengenai pengaturan keberadaan hak ulayat. Melainkan hanya mengatur mengenai keberadaan hutan adat dan masyarakat hukum adat, meskipun rumusan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. meskipun UUK merupakan undang-undang bersifat khusus, sedangkan UUPA bersifat umum. Banyak pemanfaatan hutan dengan sengaja tidak ijin, yang mana didalamnya terdapat hutan adat atau hutan ulayat yang merupakan perwujudan dari hak ulayat masyarakat adat setempat, sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak adat tersebut antara lain : Peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, Tidak adanya peraturan tentang kepemilikan kolektif atas tanah, yang membuat ketidakjelasan prosedur pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas tanah; Lemahnya kapasitas kelembagaan, baik BPN maupun birokrasi yang terdapat diinternal kabupaten. Kebijakan nasional dan regional serta proses perencanaan tata ruang yang lebih mementingkan konversi tanah ulayat dan hutan guna pengembangan industri atau perkebunan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kabupaten. Maka dari itu diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui musyawarah, Badan Peradilan, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Cara-cara melalui Arbitrase dan APS lebih dilanjutkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi antara instansi-instansi Pemerintah harus diselesaikan secara musyawarah atau melalui instansi yang lebih tinggi.
id IOS3215.38223
institution Universitas Airlangga
institution_id 33
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Airlangga
library_id 468
collection Airlangga Institutional Repositories
repository_id 3215
subject_area Adat Istiadat
Administrasi Negara dan Militer
Agama
city KOTA SURABAYA
province JAWA TIMUR
repoId IOS3215
first_indexed 2016-09-24T05:37:52Z
last_indexed 2016-09-24T05:37:52Z
recordtype dc
_version_ 1675277554666176512
score 17.607244

Lihat Juga